Kota Batu Siap Terapkan Kebijakan Baru Dana BOS

    Daviq Umar Al Faruq - 12 Februari 2020 20:38 WIB
    Kota Batu Siap Terapkan Kebijakan Baru Dana BOS
    Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Batu, Eny Rachyuningsih. Foto: Dok. Disdik Kota Batu
    Batu:  Seluruh sekolah di Kota Batu, Malang, Jawa Timur menyatakan siap menerapkan kebijakan baru terkait mekanisme penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 2020.  Terutama terkait pengiriman laporan data penggunaan dana BOS secara daring atau online.

    Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Batu, Eny Rachyuningsih mengatakan, pihaknya telah melakukan sosialisasi pelaporan data penggunaan dana BOS secara daring kepada seluruh sekolah di wilayahnya. Sosialisasi sudah dilakukan sejak tahun lalu.

    Jumlah SD negeri di Kota Batu sebanyak 66 sekolah dan 11 SD Swasta. Sedangkan, jumlah SMP negeri sebanyak delapan sekolah dan sembilan SMP swasta.

    "Jadi kami sudah siap. Bahkan di masing-masing sekolah kita punya operator, sudah kita siapkan. Kami menyiapkan untuk pertanggungjawaban online itu sudah sejak 2019 kemarin," katanya kepada Medcom.id, Rabu, 12 Februari 2020.

    Eny menjelaskan, pihaknya juga mengapresiasi langkah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang mengubah kebijakan penyaluran dana BOS. Yakni, penyaluran BOS bakal langsung ke rekening sekolah.

    "Bila penyaluran tidak mampir pemerintah daerah itu bisa memutus birokrasi biar lebih cepat dimanfaatkan sekolah," bebernya.

    Per 1 Juli 2019 lalu, Kemendikbud mengeluarkan peraturan Nomor 3 2019 terkait petunjuk teknis BOS Reguler serta Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ). Berdasar peraturan tersebut sekolah  dianjurkan untuk menggunakan dana BOS melalui sistem pembelian secara daring. 

    Lewat peraturan tersebut, Kemendikbud meluncurkan aplikasi Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPlah) yang dioperasikan oleh pihak ketiga. SIPlah sendiri dapat dimanfaatkan sekolah untuk belanja berbagai kebutuhan sekolah.

    "BOS ini ada juknisnya dan kita di tahun 2020 ini kita sudah by sistem. Jadi katakanlah pengadaan itu harus lewat SIPlah, sudah seperti itu. Honor dan lain-lain itu semua nontunai. Itu salah satu antisipasi supaya penggunaan dana BOS tidak diselewengkan," ujarnya.

    Sebelumnya diberitakan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) kembali menerbitkan episode terbaru dari kebijakan 'Merdeka Belajar'. Kemendikbud mengeluarkan pokok-pokok kebijakan baru tentang dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 2020.

    Pokok kebijakan tersebut terbagi atas empat kebijakan. Keempatnya telah masuk dalam Permendikbud nomor 8 tahun 2020.



    (CEU)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    HOT ISSUE

    MORE
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id