comscore

Pemerintah dan KPAI Selisik Kasus Siswa Tinggal Kelas di SDN 051 Tarakan

Ilham Pratama Putra - 23 November 2021 16:17 WIB
Pemerintah dan KPAI Selisik Kasus Siswa Tinggal Kelas di SDN 051 Tarakan
Ilustrasi. Foto: MI/Bary Fathahillah
Jakarta: Pemerintah bersama Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyambangi SDN 051 Tarakan, Kalimantan Utara. Kunjungan dalam rangka menggali informasi secara langsung terkait kasus tiga siswa yang tak naik kelas diduga akibat kepercayaan yang dianut.

Komisioner KPAI Retno Listyarti mengatakan, pemantauan langsung akan dilakukan bersama Inspektorat Kemendikbudristek pada 22-26 November 2021.
"Tim Pemantauan akan bertemu dengan sejumlah pihak, mulai dari orangtua pengadu dan anak-anaknya, pihak sekolah, Dinas Pendidikan Kota Tarakan, Inspektorat Kota Tarakan dan LPMP Kalimantan Utara," kata Retno dalam keterangannya, Selasa, 23 November 2021.

Dia menyebut, Itjen Kemendikbudristek juga sudah mengajukan permohonan kepada Wali Kota Tarakan untuk memfasilitasi rapat koordinasi sekaligus Focus Group Discussion (FGD) dengan seluruh intansi terkait di kantor Wali Kota. Termasuk, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk melakukan rehabilitasi psikologis terhadap ke tiga anak tersebut.

Retno membeberkan sejumlah pelanggaran yang dilakukan sekolah tersebut. Menurut dia, sekolah menghalangi ketiga anak mendapatkan pendidikan Agama yang seagama.  "Padahal Undang-Undang menetapkan hal ini sebagai hak dasar dari peserta didik," terang dia.

Baca: Kronologis Kakak Beradik di SD Negeri 051 Tarakan Tiga Kali Tinggal Kelas

Sekolah juga diduga mempersulit ketiga anak untuk mendapatkan pendidikan dasar. Padahal, UU menetapkan tanggung jawab negara untuk memberikan akses seluas-luasnya atas pendidikan, bukan mempersulitnya.

"(Sekolah) tidak mempertimbangkan dampak permanen atas mental dan motivasi belajar siswa. Padahal undang-undang menetapkan tanggung jawab negara untuk membuat suasana yang kondusif dalam dunia pendidikan," ujarnya.

Dia juga menilai sekolah tidak memberikan toleransi pada pelaksanaan keyakinan Agama ketiga anak di lingkungan pendidikan SDN 051. Selain itu sekolah juga dinilai berpotensi menghambat tumbuh kembang ketiga anak. 

Padahal, hak tumbuh kembang merupakan salah satu hak fundamental yang dijamin hukum, dan diimplementasikan dari program pendidikan yang berkelanjutan, bukan mengulangnnya terus hingga tiga tahun. 

"Tidak ada alasan yang urgent atau mendesak hingga membuat ketiga anak tinggal kelas terus," tuturnya.

(AGA)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id