Rangkap Jabatan Rektor UI

    Rektor UI Ari Kuncoro Mundur dari Wakil Komisaris BRI

    Ilham Pratama Putra - 22 Juli 2021 12:39 WIB
    Rektor UI Ari Kuncoro Mundur dari Wakil Komisaris BRI
    Rektor UI, Ari Kuncoro. Foto: Medcom.id/Syahrul Ramadhan



    Jakarta:  Bank Rakyat Indonesia (BRI) menerbitkan surat perihal keterbukaan informasi dengan nomor surat B.118-CSC/CSM/CGC/2021. Dalam surat tersebut, Rektor Universitas Indonesia (UI), Ari Kuncoro mengajukan pengunduruan diri sebagai wakil komisaris kepada Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

    "Kementerian BUMN telah menerima surat pengunduran diri Sdr. Ari Kuncoro dari jabatannya selaku Wakil Komisaris Utama/ Komisaris Independen Perseroan per tanggal 21 Juli 2021," tulis surat tersebut, Kamis, 22 Juli 2021.

     



    Baca juga:  Rektor UI Rangkap Jabatan, Dirjen Dikti Akhirnya Angkat Bicara

    Lebih lanjut, sehubungan dengan itu perseroan akan menindaklanjuti sesuai ketentuan dan prosedur. Surat itu ditandatangani oleh Corporate Secretary BRI, Aestika Oryza Gunarto.

    Surat tersebut ditujukan kepada Direktur Penilaian Perusahaan Devisi Penilaian Perusahaan Grup I PT Bursa Efek Indonesia. Surat itupun telah masuk dalam laporan informasi atau fakta material di Bursa Efek Indonesia.

    Sebelumnya, polemik rangkap jabatan rektor Universitas Indonesia yang juga menjadi wakil komisaris di Bank Rakyat Indonesia (BRI) masih berlanjut.  Alih-alih diminta mengundurkan diri dari jabatan wakil komisaris, rangkap jabatan rektor UI tersebut justru mendapat dukungan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
     
    Pemerintah merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 68 tahun 2013 Tentang Statuta Universitas Indonesia. Adapun pasal yang direvisi terdapat pada pasal 35 huruf C.
     
    "Rektor dan Wakil Rektor dilarang merangkap sebagai: pejabat pada badan usaha milik negara/daerah (BUMN/BUMD) maupun swasta," tulis pasal di PP 68 tahun 2012.

    Baca juga:  Dirjen Dikti: Aturan Baru Statuta UI Seharusnya Tidak Berlaku Surut
     
    Namun kini dengan aturan baru, yakni PP 75 tahun 2021 pasal 39, terdapat perubahan terkait rangkap jabatan bagi rektor dan wakil rektor, sekretaris universitas, dan kepala badan.
     
    Kini dalam aturan baru yang ditandatangani oleh Presiden Jokowi tersebut, pada pasal C, merangkap jabatan dilarang (hanya) untuk posisi direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau daerah (BUMD) maupun swasta. Pasal tersebut menambah kata "direksi" dari aturan sebelumnya.

    Artinya, merangkap posisi lain di luar direksi pada BUMN/BUMD maupun Swasta diperbolehkan. PP tersebut telah diteken oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada 2 Juli 2021 dan telah beredar di media sosial, meskipun belum diunggah secara resmi di laman Sekretariat Negara.

    (CEU)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id