Koster: Permendikbud Tentang PPDB Bikin Malu

    Arnoldus Dhae - 10 Juli 2019 17:52 WIB
    Koster: Permendikbud Tentang PPDB Bikin Malu
    Gubernur Bali i Wayan Koster. MI/Rutasuryana
    Bali: Gubernur Bali, I Wayan Koster mengkritik kebijakan Permendikbud terkait zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). 

    Hal ini disampaikan Koster di Gedung DPRD Bali, Rabu, 10 Juli 2019. Dengan tegas di hadapan anggota dewan dan para kepala OPD, Koster mengatakan bahwa Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 tentang PPDB yang kemudian direvisi menjadi Permendikbud 20 tahun 2019 tentang perubahan permendikbud sebelumnya dinilai bikin blunder, memalukan dan menciptakan persoalan.

    Koster berjanji akan membuat kebijakan tersendiri, sekalipun itu sedikit berbeda dengan Permendikbud Nomor 20 tahun 2019.  Menurut mantan anggota Komisi X DPR RI itu, yang terjadi di Bali maupun daerah lainnya di Indonesia dalam penerimaan siswa baru, semuanya karena terlalu merujuk pada Permendikbud.

    Ketika terjadi kisruh, pihaknya melakukan antisipasi dengan mengambil kebijakan yang tidak terlalu taat secara asas, karena harus melawan Permendikbud.

    "Tapi harus kita lakukan untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Saya harus katakan, sumber masalah ini adalah di Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan," ujar Koster.

    Belajar dari kegaduhan PPDB yang dipicu Permendikbud PPDB saat ini, Koster menegaskan, ke depan dirinya akan menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) tersendiri.

    "Saya tidak akan sepenuhnya mengikuti Peraturan Menteri. Karena Peraturan Menteri itu. Menurut saya betul-betul menimbulkan masalah," ujar Koster.

    Koster merinci, masalah yang timbul dari polemik PPDB di antaranya mengorbankan hak pelayanan peserta didik.  Selain itu juga mengganggu sistem penyelenggaraan pendidikan secara keseluruhan dalam konteks membangun mutu pendidikan. 

    "Saya baru melihat aturan, yang rekrutmen siswanya hanya menggunakan sistem zonasi tanpa mempertimbangkan nilai dari siswa. 90% berdasarkan zonasi, 5% berdasarkan prestasi, 5% berdasarkan pertimbangan lain," imbuh Ketua DPD PDIP Provinsi Bali ini.

    Bagi Koster, 90% jatah berdasarkan zonasi itu terlalu tinggi porsinya. Sebab rekrutmen siswa murni berdasarkan jarak. Koster berpandangan, sistem zonasi ini mengacaukan sistem pendidikan. 

    Di Indonesia apalagi di luar Bali, kata Koster, tidak semua sekolah sama kemampuannya. Di Bali saja, belum semua kecamatan memiliki SMA atau SMK.

    Jika penerimaan siswa berdasarkan radius, maka sangat sulit untuk siswa yang di kecamatannya justru tidak ada SMA atau SMK.

    "Jadi ini peraturan yang betul-betul bikin blunder. Dan bikin malu, sampai harus ditangani Presiden. Saya tiga periode di Komisi X DPR, ini Peraturan Menteri yang gagal total, yang tidak menyelesaikan masalah, malah menimbulkan masalah," kritiknya. 



    (ALB)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    HOT ISSUE

    MORE
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id