comscore

Problematika Fundamental Dinilai Membatasi Kebebasan Beragama di Indonesia

Renatha Swasty - 14 Februari 2022 13:46 WIB
Problematika Fundamental Dinilai Membatasi Kebebasan Beragama di Indonesia
Ilustrasi kebebasan beragama. MI
Jakarta: Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mencanangkan 2022 sebagai tahun toleransi. Hal ini agar Indonesia dipandang menjadi barometer kehidupan harmoni dalam keberagaman.

Pakar pluralisme hukum Universitas Airlangga (Unair) Joeni Arianto Kurniawan menilai Indonesia masih memiliki problematika yuridis fundamental. Sehingga membatasi penghormatan kebebasan beragama dan berkeyakinan.
"Problem itu dapat ditemui di Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945, di mana HAM dapat dibatasi nilai-nilai agama. Logika dari pasal itu terbalik, padahal seharusnya HAM yang dapat menaungi dan membatasi ekspresi agama dan keyakinan seseorang," kata Joeni dikutip dari website unair.ac.id, Senin, 14 Februari 2022.

Joeni menuturkan pasal tersebut membuka ruang interpretasi Mahkamah Konstitusi untuk tetap mempertahankan eksistensi suatu draconian law. Yakni Undang-Undang 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.

Padahal, kata dia, konsep penodaan agama dan hate speech berbeda. Dia menyebut hate speech tidak diperbolehkan.

"Tetapi, dalam konteks mengkritisi kepercayaan/agama, yang itu merupakan suatu ide adalah bagian dari kebebasan berekspresi. Masa ide tidak boleh dikritisi?” ujar Direktur CleP Unair News itu.

Contoh lain, pemberlakuan syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Khususnya terkait qanun jinayat berupa hukum cambuk.

Dia menyebut penghormatan HAM tidak seharusnya dikesampingkan demi memberikan kekhususan pemerintahan daerah. Joeni juga mengkritisi Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih belum melakukan banyak hal dalam menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Joeni mengatakan Jokowi memiliki wewenang mencabut UU Penodaan Agama melalui Perppu atau setidaknya melunakkan norma-norma. Jokowi juga bisa memberikan instruksi pada menteri-menterinya untuk mencabut Peraturan Bersama Tata Cara Pendirian Rumah Ibadah dan SKB Jemaat Ahmadiyah yang diskriminatif terhadap kelompok minoritas.

“Jokowi juga dapat memberikan instruksi pada Kejaksaan Agung dan Kepolisian untuk melakukan kriminalisasi terhadap orang yang terkena delik penodaan agama. Tetapi, menurut saya itu impian yang terlalu jauh,” ujar alumni University of Pisa itu.

Joeni menyebut populisme dan impuls oportunis dalam partai politik ialah alasan terdapat keengganan melakukan langkah-langkah progresif. Dia menjelaskan terdapat partai politik yang mengakomodir narasi-narasi fundamentalisme Islam yang intoleran demi popularitas. Kebetulan, kelompok tersebut berada dalam oposisi pemerintah.

“Sementara kelompok pendukung pemerintah memandang mereka sebagai musuh politik. Sehingga, narasi-narasi balik berupa waspada intoleransi hanya didasari oleh alasan politik saja. Jatuhnya adalah pelabelan-pelabelan seperti kadrun atau taliban yang berujung pada pembunuhan karakter lawan politik. Jadi, tak ada upaya pembongkaran sistemik agar dapat menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan,” tutur dia.

Joeni menyebut solusi agar sistem hukum Indonesia dapat mengakomodir kebebasan beragama dan berkeyakinan ialah pendekatan interkulturalisme. Pendekatan tersebut bergerak lebih jauh ketimbang sekadar pengakuan terhadap hak-hak suatu kelompok agama, namun juga penyambungan antara kelompok yang berbeda tersebut.

“Disadari atau tidak, masyarakat kita masih cenderung tersegregasi antar kelompok agama. Ini rentan memunculkan covert animosity, yakni adanya kebencian terselubung terhadap suatu kelompok tertentu (biasanya mayoritas ke minoritas)," tutur dia.

Joeni menyebut awalnya mungkin kelihatan tenteram. Tetapi, bila ada momentum memanifestasikan kebencian maka akan termanifestasi kebencian itu.

Penyambungan tersebut berarti suatu lingkungan harus memiliki komposisi masyarakat plural, contohnya di tempat kerja atau sekolah. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan harus mendukung terwujudnya pluralisme dalam masyarakat. Hal ini krusial agar dialog interkultural antara kelompok agama dapat termanifestasi.

“Tak kenal maka tak sayang kan? Bagaimana mungkin kita bisa saling mengenal apabila tidak ada dialog interkultural itu. Dialog itu hanya dapat terjadi dalam masyarakat interkultural (intercultural society). Menurut saya, itu yang harus segera dirintis di Indonesia,” tutur dia.

Baca: Wapres: Pancasila Jaminan Negara Melindungi Kebebasan Beragama
 

(REN)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id