Omnibus Law, Muhammadiyah Minta Publik Menahan Diri dan Tidak Demo

    Ilham Pratama Putra - 07 Oktober 2020 21:33 WIB
    Omnibus Law, Muhammadiyah Minta Publik Menahan Diri dan Tidak Demo
    Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti. Foto: Dok. Muhammadiyah
    Jakarta: Klaster pendidikan yang masuk dalam Undang-undang Cipta Kerja (UU Ciptaker). Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah meminta masyarakat untuk menahan diri dan tidak melakukan aksi unjuk rasa.  Jika ada penolakan, PP Muhammadiyah mendorong masyarakat untuk menempuh jalur konstitusional.

    "Sebaiknya semua elemen masyarakat dapat menahan diri dan menerima keputusan DPR sebagai sebuah realitas politik," ujar Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti, kepada wartawan, Rabu, 7 Oktober 2020.

    Mu'ti mengatakan, jika memang terasa berat atas pengesahan tersebut, masyarakat bisa melakukan uji materi atau judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK). Masyarakat juga diminta untuk tak melakukan aksi unjuk rasa.

    "Kalau memang terdapat keberatan terhadap UU atau materi dalam UU dapat melakukan judicial review. Demo dan unjuk rasa tidak akan menyelesaikan masalah, bahkan akan menimbulkan masalah baru," sambungnya.

    Setidaknya kata Mu'ti, DPR telah mengakomodir sebagian usulan masyarakat. Sudah ada lima UU terkait pendidikan yang dicabut dari RUU Ciptaker.

    "Lima UU yang terkait dengan pendidikan sudah dikeluarkan dari Omnibus Cipta Kerja. Tetapi masih ada pasal terkait dengan perijinan yang masuk dalam Omnibus Cipta Kerja," terangnya.

    Adapun satu pasal terkait pendidikan yang masuk dalam UU Ciptaker ialah pasal 65. Pasal ini menjelaskan, jika pelaksanaan pendidikan dapat dilakukan melalui perizininan berusaha, yang artinya penyelenggaran pendidikan berorientasi pada kegiatan mencari keuntungan dan atau laba.

    Namun, implementasi pasal itu nantinya masih dapat dikawal, karena akan diatur lebih lanjut lewat Peraturan Pemerintah. Masyarakat diminta bersabar untuk mengetahui seperti apa pengaturannya nanti.

    "Memang soal ini akan diatur dalam Peraturan Pemerintah. Karena itu, Muhammadiyah akan wait and see bagaimana isi Peraturan Pemerintahnya," terangnya.

    Sebelumnya, pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan meminta publik tidak khawatir atas masuknya klaster pendidikan di dalam UU Ciptaker. Sebab, UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) dan UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Dikti), masih menjadi acuan untuk UU Ciptaker.
     
    "Adapun perizinan pendirian satuan pendidikan tetap berpedoman kepada ketentuan yang diatur di dalam UU Sisdiknas, UU Dikti, UU Pemerintah Daerah juga masih berlaku dan menjadi acuan untuk UU Ciptaker," ujar Kepala Biro Kerjasama dan Humas Kemendikbud, Evy Mulyani, kepada Medcom.id, Selasa, 6 Oktober 2020.
     
    Beleid yang menjadi polemik warga pendidikan yaitu Pasal 65 yang mengatur izin pendirian satuan pendidikan. Evy mengatakan, izin pendirian satuan pendidikan bakal dikawal lewat Peraturan Pemerintah (PP) dan dipastikan tetap berprinsip nirlaba.

    "Mekanisme perizinan pendirian satuan pendidikan tidak akan disamakan dengan mekanisme perizinan pendirian bidang usaha lainnya yang berprinsip laba. Hal ini nanti akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksanaan dari UU Cipta Kerja. Detail dari pasal UU (Ciptaker) ini yang kemudian akan diatur dalam PP," jelas Evy.


    (CEU)


    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id