Dorongan Implementasi Lemah, Aplikasi Pendidikan Inklusif Lambat

    Medcom - 29 Juni 2020 19:57 WIB
    Dorongan Implementasi Lemah, Aplikasi Pendidikan Inklusif Lambat
    Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat (Rerie). Dok Medcom
    Jakarta: Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat (Rerie) menyatakan lemahnya sanksi dalam payung hukum mengenai pendidikan inklusif menyebabkan pendidikan inklusif tidak efektif dan sulit diaplikasikan. Padahal, pendidikan inklusif itu sudah dibahas pada Forum Pendidikan Dunia di Dakar pada 2000

    "Implementasi pendidikan inklusif di Tanah Air tidak didorong oleh kewajiban yang mengikat atau minimal ada sanksi bila daerah tidak merealisasikannya," kata Rerie dalam keterangan tertulisnya, Senin, 29 Juni 2020.

    Menurut Rerie, pendidikan inklusif itu menyasar disabilitas dan nondisabilitas seperti peserta didik di daerah tertinggal, difabel karena kecelakaan, malpraktek dan sejumlah penyebab lainnya. Akibat implementasinya tidak diatur soal sanksi hukum, kata dia, maka undang-undang yang mengatur pendidikan inklusif juga tidak aplikatif.

    Rerie menjelaskan, hingga saat ini cukup banyak peraturan terkait pendidikan inklusif, antara lain Permendiknas Nomor 70 tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. "Tetapi sejumlah aturan itu dorongan implementasinya lemah," ujarnya. 

    Baca: Kemendikbud: Bertambah 800 Sekolah Negeri Sejak Diberlakukan Zonasi

    Lemahnya implementasi, jelas dia, juga terjadi pada penerapan pola pendidikan jarak jauh (PJJ). Pola PJJ ini sudah diatur sejak 2003 dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Setelah 17 tahun undang-undang itu berlaku, masih banyak pekerjaan rumah yang belum selesai.

    Soal nomenklatur PJJ misalnya, menurut Rerie, dalam undang-undang disebut Pendidikan Jarak Jauh, tetapi dalam implementasi disebut Pembelajaran Jarak Jauh. "Artinya, ada ketidakpahaman penyusun undang-undang," ujarnya.

    Soal e-learning juga sudah diamanatkan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2012. Setelah delapan tahun, kata dia, tak ada yang bergerak untuk pembenahan di tengah majunya teknologi.  Pembuatan undang-undang yang menyasar pendidikan secara teknis, tegas Rerie, mesti diikuti implementasi dengan tanggung jawab etis. 

    "Muaranya kejelasan hukum melalui sanksi tegas," tegas legislator Partai NasDem itu.



    (AGA)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    HOT ISSUE

    MORE
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id