Proses Hukum Pelajar Pedemo Diminta Mengacu UU Sistem Peradilan Anak

    Ilham Pratama Putra - 15 Oktober 2020 14:35 WIB
    Proses Hukum Pelajar Pedemo Diminta Mengacu UU Sistem Peradilan Anak
    Ilustrasi. Foto: Antara/Aziz Munajar
    Jakarta: Pelajar diancam mendapat hukuman 'drop out (DO)' dari sekolah hingga mendapat catatan buruk ketika meminta Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari kepolisian karena mengikuti aksi demo. Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Bidang Pendidikan, Retno Listyarti menilai hal itu berlebihan.

    Menurutnya, jika anak melakukan pelanggaran, semua harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Artinya, pada kasus yang melibatkan anak dapat dilakukan diversi atau pengalihan penyelesaian perkara di luar pengadilan.

    Berkaca dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya, saat anak tertangkap dalam aksi, maka hakim memutuskan untuk rehabilitasi. Biasanya pula, kata Retno, hakim akan memutuskan sanksi sosial atau dikembalikan kepada orang tua.

    "Tidak ada satu pun mereka di penjara, tidak ada hakim pengadilan anak pun memutuskan demikian," kata Retno dalam Siaran Kompas TV bertajuk 'Maraknya Pelajar Ikut Demonstrasi, Fenomena Apa?', Kamis, 15 Oktober 2020.

    Pasalnya, jika mereka dihukum berat bahkan dipenjarakan saat masih berstatus pelajar, tentu akan berpengaruh buruk bagi masa depannya. Saat masa depan anak buruk, maka juga akan berpengaruh pada masa depan bangsa.

    "Ini kan anak, dan mereka masa depannya masih panjang, mereka harus diberikan kesempatan memperbaiki diri," jelas Retno.

    Baca: KPAI: Ancaman 'DO' Pelajar Pedemo Tindakan Semena-mena

    Menurut Retno, dinas pendidikan dan sekolah juga perlu untuk menyalurkan wadah aspirasi bagi pelajar. Anak diberi pemahaman dam edukasi bagaimana menyampaikan aspirasi.

    "Misalnya demo biar aman, anak-anak mulai ke depan demonya di sekolah aja deh, tetap jaga jarak, ungkapkan dan nanti disampaikan secara tertulis kepada pihak terkait, ini kan enggak ada," tambahnya.

    Namun, jika pelajar memang masih bersikeras untuk unjuk rasa, baru sekolah dan dinas pendidikan bisa memberikan sanksi. Itupun tingkatan sanski masih dalam lingkup sekolah.

    "Kalau sudah disediakan dan mereka bisa tetap pergi, mungkin sekolah bisa memberikan sanksi, tapi tidak dikeluarkan, pendidikan anak tetap nomor satu, kita harus mengutamakan hak pendidikan anak," ujar Retno.

    (AGA)


    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id