Restu Rangkap Jabatan Rektor UI Dinilai Bisa Merugikan Dunia Pendidikan

    Ilham Pratama Putra - 21 Juli 2021 16:18 WIB
    Restu Rangkap Jabatan Rektor UI Dinilai Bisa Merugikan Dunia Pendidikan
    Ilustrasi. Medcom.id



    Jakarta: Pengamat pendidikan dari Universitas Paramadina, Totok Amin Soefianto menyayangkan pemerintah merevisi statuta Universitas Indonesia (UI) yang membolehkan rektor dan pejabat teras kampus itu rangkap jabatan di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau BUMD. Kebijakan ini dinilai bisa merugikan dunia pendidikan maupun masyarakat luas.

    "Pasti ada alasan berdasarkan etika dan moral tertentu, misalnya untuk menjadikan UI sebagai lembaga pendidikan milik bangsa, milik seluruh rakyat Indonesia. Konflik kepentingan ini berpotensi akan merugikan kepentingan masyarakat luas," kata Totok kepada Medcom.id, Rabu, 21 Juli 2021.

     



    Revisi statuta UI juga dinilai membuka jalan rangkap jabatan bagi para pimpinan UI lainnya menduduki jabatan penting di BUMN atau BUMD. Menurut dia, kebijakan ini potensial memunculkan konflik kepentingan yang tak baik bagi dunia pendidikan.

    "Apalagi bisnis seperti BUMN atau swasta konglomerat, maka dikhawatirkan akan ada conflict of interest antara kepentingan publik dan pribadi atau kelompok," ujarnya.

    Baca: Polemik Rangkap Jabatan, Rektor UI Trending di Twitter

    Sebelumnya, polemik rangkap jabatan Rektor UI Ari Kuncoro kembali mencuat dan ramai menjadi perbincangan. Kali ini, polemik didasari adanya perubahan aturan statuta yang justru membolehkan rektor UI merangkap jabatan sebagai komisaris.

    Padahal, dalam aturan sebelumnya, yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 68 tahun 2013 Tentang Statuta Universitas Indonesia, tegas melarang rektor UI rangkap jabatan di BUMN/BUMD.

    PP Nomor 75 Tahun 2021 yang diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2 Juli 2021 membuka jalan rektor UI rangkap jabatan. Pasal 39 huruf c menyebutkan rektor dan wakil rektor, sekretaris universitas, dan kepala badan dilarang merangkap sebagai direksi pada BUMN atau BUMD atau swasta.

    Dengan begitu, rektor dan wakil rektor diperbolehkan memegang jabatan komisaris BUMN. Sebab, pelarangan sebatas direksi.

    Sejumlah pihak menilai beleid dibuat untuk mengamankan posisi Ari Kuncoro. Rektor UI itu rangkap jabatan sebagai wakil komisaris Bank Rakyat Indonesia (BRI). Sejumlah pejabat teras UI juga mendapat keuntungan serupa.

    (AGA)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id