Peserta PPDB Surabaya Diperlakukan Tak Adil Bisa Lapor ke DPRD

    Antara - 26 Juni 2021 11:07 WIB
    Peserta PPDB Surabaya Diperlakukan Tak Adil Bisa Lapor ke DPRD
    Ilustrasi. Foto: MI/Bary Fathahillah



    Surabaya: Siswa yang merasa tidak diperlakukan adil dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMP di Surabaya, bisa mengaku ke DPRD Kota Surabaya. Wakil Ketua DPRD Surabaya Reni Astuti mengatakan, PPDB harus transparan dan adil.

    "Jika ada yang diperlakukan tidak adil dalam proses seleksi, bisa melaporkan ke DPRD Surabaya," kata Reni di Surabaya, Sabtu, 26 Juni 2021.

     



    Menurut Reni, memasuki tahun kedua masa pandemi covid-19, kondisi warga Kota Surabaya banyak yang mengalami kesulitan ekonomi. Sehingga, minat masyarakat untuk menyekolahkan putra-putrinya ke sekolah negeri pun semakin tinggi.

    Sebab, kata dia, masuk SMP Negeri di Surabaya tidak dikenakan biaya. Baik uang gedung maupun SPP, artinya biaya sekolah gratis.

    Baca: 4 SMP Negeri di Jepara Kekurangan Siswa

    Menyusul pengumuman jalur zonasi SMP Negeri hari ini, Reni mendorong Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya transparan dan berintegritas dalam pelaksanaan PPDB. Orang tua siswa, menurut dia, akan legawa anaknya tidak diterima di SMP negeri bila dengan proses yang sesuai.

    "Tetapi bila ditemui ada proses yang tidak transparan dan tidak adil tentu akan menimbulkan rasa kecewa dan ketidakpercayaan, semoga hal ini tidak terjadi," ujarnya.

    Ia mengatakan, masyarakat Surabaya masih memandang sekolah negeri lebih baik dibandingkan sekolah swasta. Walaupun tidak semua dapat dikatakan demikian, banyak juga sekolah swasta yang bagus. Bagi kalangan menengah ke bawah, sekolah negeri dengan biaya gratis menjadi impian warga.

    Baca: PPDB SMA/SMK Tahap Satu di Jabar, 137.326 Siswa Diterima

    Beberapa pekan terakhir Dispendik Kota Surabaya menyelenggarakan seleksi PPDB. Pengumuman jalur zonasi adalah tahap terakhir dari seleksi secara keseluruhan.

    Ada sejumlah jalur seleksi, yakni jalur afirmasi inklusi, afirmasi mitra warga, perpindahan tugas, prestasi (rapor dan lomba), serta zonasi. Informasi mengenai petunjuk teknis juga dimuat di laman resmi ppdb.surabaya.go.id.

    "Jangan ada 'jalur siluman', karena itu melanggar ketentuan Perwali dan tidak memberikan rasa keadilan," kata Reni

    (AGA)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id