Honorarium Dosen Peneliti akan Dibahas Tiga Lembaga Negara

    Intan Yunelia, Citra Larasati - 23 Agustus 2019 12:56 WIB
    Honorarium Dosen Peneliti akan Dibahas Tiga Lembaga Negara
    ilustrasi dosen meneliti. MI/Rommy Pujianto.
    Jakarta:  Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Kemenristekdikti akan membawa isu diberikannya kembali honorarium bagi dosen peneliti ke Forum Group Discussion (FGD) yang melibatkan tiga lembaga negara.  Ketiga lembaga negara tersebut adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kemenristekdikti (Inspektorat Jenderal), dan Kemenkeu (Direktorat Jenderal Anggaran).

    Meski wacana honorarium bagi dosen peneliti ini masih berada dalam tahap awal, namun diharapkan sudah dapat diterapkan di 2020.  “Kami merencanakan ke depan itu akan mengadakan FGD dengan BPK, Ditjen Anggaran (Kemenkeu) dan Itjen (Kemenristekdikti)," kata Direktur Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Kemenristekdikti, Ocky Karna Radjasa kepada Medcom.id, Jumat, 23 Agustus 2019.

    Materi yang akan dibahas dalam FGD meliputi usulan honor bagi dosen peneliti, peningkatan status SK Dirjen Perbendaharaan nomor 9 tahun 2019 tentang Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) Peraturan Dirjen Perbendaharaan nomor 7 tahun 2019.  Selain itu soal pencairan dana riset ke perguruan tinggi atau institusi riset.

    "Intinya bagaimana mengubah dan merevisi itu, supaya bisa memungkinkan (honorarium bagi dosen peneliti). Ini mau kita siapkan, jadi memang baru tahap awal, tapi kami melihat bahwa ada peluang yang bisa diambil,” ujar Ocky.

    Dalam pembahasan sementara dengan Itjen dan BPK dua minggu lalu, kata Ocky, keduanya sepakat, bahwa sangat memungkinkan dari sisi aturan untuk dosen peneliti kembali diberikan honor tambahan yang berasal dari alokasi dana riset. Mekanisme besarannya akan dibahas lebih lanjut di FGD.

    “Karena bagaimana pun juga kan dosen masih membutuhkan insentif.  Orang bekerja melakukan riset satu tahun itu kan tidak cuma-cuma sebetulnya.  Dosen juga masih berharap mendapatkan tambahan (di luar gaji),” terang Ocky.

    Ocky menjelaskan, bahwa sebelumnya pemberian honorarium bagi Ketua dan Anggota Peneliti dalam pelaksanaan penugasan penelitian yang dananya bersumber dari Hibah Penelitian Pendidikan TInggi (dikti) pernah diterapkan.  Tepatnya sebelum Surat Itjen Depdikbud Nomor: 2891/64/KU/2015 tanggal 8 Mei 2015 diterbitkan.

    Baca:  Kemenristekdikti Kaji Kebijakan Dosen Meneliti Dapat Honor

    Dalam surat itu menjelaskan bahwa Honorarium Pelaksanaan Penelitian di Perguruan Tinggi mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen dan Permenkeu Nomor: 53/PMK.02 tentang SBM (Standar Biaya Masukan).  Isinya, seorang dosen yang telah disertifikasi dan mendapatkan tunjangan profesi mempunyai tugas pokok dan fungsi (tusi) melaksanakan tridarma perguruan tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat).

    Tugas utama bidang pendidikan dan penelitian sebanyak sembilan SKS (Sistem Kredit Semester) dan Pengabdian kepada Masyarakat dan tugas pokok lainnya tiga SKS. Honorarium pelaksanaan penelitian Ditlitabmas masih mengacu atau berpedoman pada buku Panduan Penelitian Edisi IX, dengan catatan pelaksanaanya harus mengacu kepada Surat Itjen Depdikbud tersebut di atas.

    Jika seorang dosen telah memenuhi tugas pokok dan fungsi sebagaimana tersebut khususnya dalam memenuhi kewajiban utama bidang penelitian.  Yakni dengan melaksanakan dua judul penelitian misalnya satu judul penelitian mandiri yang mempunyai bobot empat SKS, maka pelaksanaan satu judul penelitian lain yang dananya bersumber dari Ditjen Pendidikan Tinggi dapat menggunakan honorarium yang diatur dalam Panduan Penelitian Edisi IX.

    Namun honorarium tersebut tidak dapat digunakan, apabila seorang dosen hanya melaksanakan satu judul penelitian yang dananya bersumber dari Ditjen Dikti.  Dengan kata lain, penelitian tersebut digunakan untuk memenuhi kewajiban tugas utama dosen di bidang penelitian.

    Selanjutnya, honorarium yang tidak dapat digunakan dapat dialihkan penggunaannya untuk keperluan penelitian di luar komponen biaya honorarium peneliti setelah dilakukan revisi Rencana Anggaran Biaya Penelitian yang tertuang dalam proposal yang diketahui dan disyahkan oleh Ketua LP/LPPM.

    "Jadi sekarang ini memang tidak boleh ada honor untuk ketua peneliti dan tim peneliti.  Karena mereka dinilai telah menerima dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN), jadi tidak boleh (terima honor).  Yang boleh itu justru tenaga teknisi, analis data, orang yang melakukan survei atau sampling di lapangan, asisten administrasi malah boleh," sebut Guru Besar Undip ini.

    Baca:  Asosiasi Dosen: Indonesia Perlu Memanjakan Dunia Riset

    Sejak itu, banyak laporan dari Perguruan Tinggi tentang pemberian Honorarium bagi Ketua dan Anggota Peneliti dalam pelaksanaan penugasan penelitian yang dananya bersumber dari Hibah Penelitian Dikti dipermasalahkan.  Bahkan menjadi temuan dalam pemeriksaan keuangan oleh BPK dan Itjen Depdikbud.

    "Waktu itu banyak dosen yang diminta mengembalikan honorarium sebagai ketua atau anggota tim peneliti," terang mantan Ketua LPPM Universitas Diponegoro (UNDIP), Semarang ini.

    Ocky membeberkan, bahwa sebelum itu dosen yang meneliti masih bisa mendapatkan honorarium penelitian sebesar 30 persen dari dana riset yang diterimanya.  “Memang kami alokasikan 30 persen dari dana riset untuk honor. Jadi katakanlah seorang dosen dapat proyek penelitian satu tahun Rp100 juta maka Rp30 jutanya bisa digunakan untuk honor ketua tim,” papar Ocky.

    Untuk pertemuan ke depan juga akan mengklarifikasi mengenai dosen peneliti yang ditemukan masih mendapatkan honor, setelah adanya temuan dari BPK. Temuan ini sedang didalami lebih lanjut. 

    “Dicek lagi kebenarannya yang penting mereka yang mengklaim dan mengklarifikasi harus dengan bukti.  Jika ternyata tidak terkena aturan itu seharusnya mereka itu masih diperkenankan, karena baru setelah Juli mereka harus mengembalikan, ini yang sedang diklarifikasi,” tutupnya.



    (CEU)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    HOT ISSUE
    MORE

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id