JPPI: Redistribusi Guru Jangan Hanya Wacana

    Citra Larasati - 20 Juli 2018 14:54 WIB
    JPPI: Redistribusi Guru Jangan Hanya Wacana
    Seorang guru mengajarkan siswa Sekolah Dasar, MI/Gino Hadi
    Jakarta: Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mendorong Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tegas dalam mengimplementasikan kebijakan redistrbusi guru.  Ia berharap, kebijakan tersebut benar-benar dijalankan secara konkret, sehingga pemerataan kualitas dan kebutuhan guru di Indonesia dapat segera terwujud.

    "Redistribusi guru jangan hanya wacana.  Langkahnya selama ini enggak konkret. Padahal sudah jelas, keberadaan guru honorer di sekolah negeri selama ini adalah tanda sekolah negeri masih ada daerah yang kekurangan guru," kata Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, kepada Medcom.id saat ditemui di kantor Indonesia Corruption Watch (ICW), Kamis, 19 Juli 2018.

    Langkah-langkah nyata pun harus segera dilakukan, seperti melakukan pemetaan kebutuhan guru baik secara kuantitas maupun kualitas di seluruh Indonesia. Wilayah mana yang kelebihan guru, dan mana kekurangan guru harus secara detail dimiliki Kemendikbud.

    Data persebaran, kebutuhan guru, persebaran kualitas itu harusnya di-publish kepada masyarakat, agar masyarakat ikut berpartisipasi memantau di daerahnya masing-masing.  "Seperti PPDB 2019 ini, kasus-kasus yang terjadi itu banyaknya hasil laporan masyarakat. Saya tidak yakin Kemendikbud punya data guru yang detail itu, karena dapodik (data pokok pendidikan) saja belum mencerminkan itu," terang Ubaid.

    Baca: Menolak Dirotasi, Tunjangan Profesi Guru Terancam Tak Cair

    Setelah ada pemetaan, harus dipikirkan solusinya.  Siapa dan berapa guru yang harus dipindah, dan kemana guru tersebut harus dipindah.  "Termasuk harus ada tindakan jika memang harus rekrut guru baru," ujar Ubaid.

    Ia juga menanggapi banyak guru yang ogah dipindah ke sekolah dan daerah lain, salah satunya karena alasan kesejahteraan.  Ada juga guru yang menolak dipindah dari Jakarta ke Depok, karena akan berpengaruh pada perubahan penghasilannya.  Perbedaan penghasilan tersebut salah satunya karena Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) berbeda di tiap daerah.

    "Kalaupun ada perbedaan angka (tunjangan) guru harus siap dipindah.  Karena selain  guru adalah Aparatur Sipil Negara (ASN), saya kira skema Tunjangan Profesi Guru (TPG) yang ada selama ini sudah sangat bagus. Ya, kecuali kalau gaji guru masih kecil seperti zaman dulu. Guru harus mau dipindah kemanapun beserta konsekuensinya." tegas Ubaid.

    Seperti diberitakan sebelumnya. Kemendikbud mulai menerapkan kebijakan mutasi guru untuk tujuan redistribusi secara rutin dan berkelanjutan, sebagai kelanjutan upaya pemerataan kualitas pendidikan.  Kebijakan mutasi guru mulai diterapkan pada tahun ajaran baru 2018/2019 ini.

    Upaya memeratakan kualitas pendidikan tidak hanya ditempuh pemerintah melalui penerapan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).  Setelah ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) juga akan melakukan pemerataan kualitas guru dengan program mutasi guru yang dilakukan secara masif, rutin dan berkelanjutan



    (CEU)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    HOT ISSUE

    MORE
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id