Kebijakan Seleksi Usia PPDB DKI Dicurigai Keputusan Sepihak

    Ilham Pratama Putra - 01 Juli 2020 16:08 WIB
    Kebijakan Seleksi Usia PPDB DKI Dicurigai Keputusan Sepihak
    Ilustrasi. Sejumlah orang tua demo di Balai Kota terkait kriteria usia dalam PPDB DKI Jakarta. Foto: Medcom/Muhammad Syahrul Ramadhan
    Jakarta: Anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Laode Ida mempertanyakan kebijakan Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2020. Dia curiga kebijakan penerapan kriteria usia dalam PPDB tak melibatkan orang tua. 

    "Pada waktu Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik DKI Nahdiana) membuat kebijakan PPDB, apakah tidak melibatkan pemangku kepentingan? Orang tua dalam hal ini juga merupakan pemangku kepentingan," kata Laode, dalam diskusi publik Quo Vadis PPDB DKI Jakarta, Ada Apa? di Kantor DPD Golkar Jakarta, Rabu, 1 Juli 2020.

    Ia mengatakan, kecurigaan itu muncul karena melihat banyaknya penolakan soal seleksi usia dari para orang tua di DKI Jakarta. Orang tua murid banyak yang tidak setuju atas seleksi umur yang diterapkan pada jalur afirmasi dan jalur zonasi.

    "Saya menduga karena produknya, banyak korban yang bergelimpangan, ini tidak dikonsultasikan," kata dia.

    Laode melihat sistem zonasi yang terjadi di Ibu Kota sudah tidak murni melihat jarak. Prinsip zonasi malah tercoreng dengan seleksi umur. Ia mengatakan, prinsip penerapan zonasi sebetulnya untuk membuat peserta didik bersekolah di lokasi yang dekat dengan rumah.

    "Supaya bisa terjangkau, itu prinsip dasarnya. Tapi ini dilanggar, yang terjadi bukan zonasi malah umurisasi. Itu bertentangan," cetusnya.

    Baca: DKI Diminta Buka Data Siswa yang Tersisih PPDB Zonasi

    Dia juga curiga Disdik DKI tak melakukan komunikasi dengan DPRD DKI Jakarta. Disdik DKI mengambil keputusan tanpa meminta pertimbangan dari berbagai pihak.

    "Apakah juga sudah konsultasi dengan DPRD? itu lembaga pertama yang harus didahulukan, lalu stakeholder, seperti orang tua murid dan sekolah, maka mereka harus dilibatkan dalam pembuatan kebijakan itu," lanjutnya.

    Menurutnya, jika para pemangku kepentingan tidak memiliki suara yang bulat, harusnya kebijakan ini dapat dikatakan maladministrasi. "Apabila tidak melalui keputusan bersama tersebut, maka kebijakan tersebut tidak sah. Kalau enggak, namanya liar (PPDB) ini," tegasnya.



    (AGA)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id