Orang Tua Hingga Dinas Pendidikan Masih Bingung 'Merdeka Belajar'

    Muhammad Syahrul Ramadhan - 10 Februari 2020 12:54 WIB
    Orang Tua Hingga Dinas Pendidikan Masih Bingung 'Merdeka Belajar'
    Ilustrasi. Foto: MI/Adi Kristiadi
    Jakarta:  Pengamat pendidikan Indra Charismiadji menyarankan agar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim segera menurunkan tim khusus untuk menyosialisasikan program 'Merdeka Belajar' ke daerah-daerah.  Sebab fakta di lapangan, masih banyak pemangku kepentingan di bidang pendidikan yang belum memahami kebijakan teranyar yang diluncurkan Nadiem akhir tahun lalu tersebut.

    Indra menyampaikan, bahwa ada fakta pemangku kepentingan yang masih bingung dengan konsep Merdeka Belajar. Mulai dari Kepala Dinas sampai orang tua.

    "Merdeka Belajar tuh sama Kampus Merdeka di lapangan masih banyak yang bingung. di Dinas Pendidikan bingung, sekolah bingung, guru-guru bingung, orang tua bingung, gimana sih. Seperti USBN (Ujian Sekolah Berstandar Nasional) saja sekarang kan banyak sekolah yang bingung. Ini gimana, ujiannya pakai apa," kata Indra kepada wartawan usai pertemuan dengan Nadiem, di Gedung Kemendikbud, Jumat, 7 Februari 2020.

    Nantinya, kata Indra, tim tersebut memiliki tugas khusus keliling ke daerah-daerah, yang mana itu lebih efektif ketimbang mengundang untuk datang ke Jakarta.  "Nanti kan akan ketemu bahkan kalau bisa dengan kepala daerahnya langsung. Jadi konsepnya bukan memberikan perintah, bukan top down tapi menjelaskan ini loh kita membikin konsep ini, nanti sama-sama kita bantu," ujarnya.

    Dengan begitu akan terjadi kolaborasi antara pusat dan daerah. Alhasil, tidak ada lagi saling lempar tanggung jawab.  "Selama ini yang terjadi kan lempar-lemparan tanggung jawab. Jadi butuh kolaborasi lebih," katanya.

    Ia pun menyampaikan kepada Nadiem, kepedulian Pemerintah Daerah terhadap pendidikan masih rendah yang terlihat dari Neraca Pendidikan Daerah (NPD).  Tercatat, pada 2018 lalu hanya beberapa daerah yang mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBD murni di luar DAK ataupun transfer.

    Antara lain Kabupaten Ogan Komering Ilir (23,79%), Provinsi Sumatera Barat (21,70%), Kabupaten Pemalang (21,11%), Kabupaten Bogor (21,00%), Kabupaten Kutai Kartanegara (20,29%), Kabupaten Bangli (20,20%), dan Kabupaten Bandung (20,05%).

    "Bagaimana tiap daerah itu layanan pendidikannya, kepeduliannya saja enggak ada, bahkan dipolitisir gitu ini yang kelihatannya beliau menerima masukan saya di situ butuh komunikasi. Ini mungkin beliau akan menyusun tim atau bagaimana, tapi itu sangat penting," ungkapnya.



    (CEU)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    HOT ISSUE

    MORE
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id