KPAI Usulkan Jokowi Buat SMP Inpres

    Intan Yunelia - 10 Desember 2019 07:07 WIB
    KPAI Usulkan Jokowi Buat SMP Inpres
    Siswa hendak berangkat ke sekolah. Foto: MI/Aries Munandar
    Jakarta:  Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melanjutkan kebijakan sistem zonasi untuk sebagai upaya pemerataan sarana prasarana pendidikan di Indonesia.  Tidak hanya itu, KPAI juga berharap ada terobosan kebijakan SMP Inpres (Instruksi presiden) untuk mengatasi kekurangan sekolah, utamanya di jenjang SMP.

    “Bayangkan 148.000 jumlah SD, tapi SMP cuma 38.000 sekolah. Bagaimana nasib sisa anak SD, karena jumlahnya enggak sama dengan sekolah SMP.  Begitu kemudian naik lagi SMA yang cuma 13.000 sekolah.  Ini semakin sedikit bentuknya kayak piramida. Ini menunjukkan bahwa bagaimana mengakses pendidikan, kalau sekolahnya saja enggak ada. Ini yang harusnya mulai didorong,” papar Komisioner KPAI Bidang Pendidikan, Retno Listyarti di Jakarta, Senin, 9 Desember 2019.

    Ia mencontohkan, pada era Presiden Indonesia ke-2, Soeharto yang membangun SD Inpres sampai dengan 148.000 sekolah. Pemerintahan Joko Widodo perlu mencontoh kebijakan ini demi terwujudnya sarana dan prasarana pendidikan yang merata.

    “Menurut saya itu harusnya di era Pak Jokowi ditingkatkan menjadi SMP Inpres dan saya rasa Pak Jokowi bisa membangun sejarah juga untuk mendirikan SMP Inpres. Setidaknya bisa separuh dari yang ada, setidaknya mencapai 70.000 smp itu sudah ada. Untuk SMA itu tertentu secara bertahap dilakukan sampai SMK dimajukan,” tuturnya.

    Retno juga berharap agar kebijakan sistem zonasi di era Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (mendikbud), Nadiem Anwar Makarim tetap berlanjut. KPAI juga optimistis, tujuan utama sistem zonasi yang untuk pemerataan pendidikan di era Nadiem bisa tercapai.

    “Kami mendengar mudah-mudahan ini hanya isu, bahwa kayaknya Pak Nadiem hendak tidak melanjutkan (zonasi). Kami berharap tidak demikian,” kata Retno.

    Meski adanya pro dan kontra pelaksanaan sistem zonasi di beberapa daerah, KPAI yakin pemerataan pendidikan bisa terwujud dengan mekanisme ini. Di tahun-tahun pertama memang dirasa berat dilaksanakan.

    “Zonasi ini baik untuk membangun kualitas pendidikan, memeratakan guru merasakan pendidikan, memeratakan fasilitas sarana prasarana dan itu harus dimulai.  Memang berat pasti,” ujar Retno.

    Namun menurutnya, pemerataan kualitas pendidikan adalah sebuah keniscayaan. Tak sebandingnya jumlah sarana dan prasarana tingkat pendidikan dari mulai dasar hingga menengah adalah salah satu faktor mengapa sistem zonasi harus tetap dilanjutkan.




    (CEU)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    HOT ISSUE

    MORE
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id