UNJ Bakal Ubah Aturan Pemberian Gelar Kehormatan, Aliansi Dosen: Tetap Menolak

    Citra Larasati - 19 Oktober 2021 15:14 WIB
    UNJ Bakal Ubah Aturan Pemberian Gelar Kehormatan, Aliansi Dosen: Tetap Menolak
    Kampus UNJ Foto: UNJ/Humas



    Jakarta:  Universitas Negeri Jakarta (UNJ) akhirnya mengeluarkan pernyataan terkait pemberian gelar doktor kehormatan kepada Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan Menteri BUMN Erick Thohir.  Rencana pemberian gelar ini menuai penolakan dari lingkungan sivitas akademika UNJ.

    Pernyataan disampaikan dalam keterangan tertulis yang diterbitkan Humas dan Informasi Publik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), 19 Oktober 2021. 

    Berikut lima pernyataan sikap UNJ tersebut:

    1. UNJ selalu menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan menyampaikan pikiran dan pendapat dengan mengedepankan rasionalitas dan tanggung jawab untuk mengembangkan lembaga.
    2. UNJ senantiasa berusaha meningkatkan dan memperbarui seluruh tata kelola lembaga yang baik (good governance) agar menjadi universitas yang semakin kuat dan unggul, sehingga berkontribusi bagi kemajuan bangsa dan kemanusiaan.
    3. Salah satu upaya meningkatkan dan memperbarui tata kelola lembaga yang baik (good governance) adalah dilakukannya harmonisasi regulasi UNJ.  Di antaranya peninjauan terhadap draf pedoman pengusulan penganugerahan doktor kehormatan. Peninjauan terhadap draf tersebut diperlukan karena terdapat ketentuan yang tidak berkesesuaian dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 27, Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2016, Statuta UNJ, dan Peraturan Rektor tentang pemberian gelar doktor kehormatan.
    4. Rapat Senat UNJ pada 14 Oktober 2021 memutuskan perlunya harmonisasi regulasi mengenai ketentuan dalam draf pedoman yang tidak berkesesuaian dengan ketentuan yang disebutkan pada butir ketiga. Harmonisasi ini dilakukan bukan untuk memaksakan pemberian gelar doktor kehormatan kepada seseorang.
    5. UNJ berkomitmen untuk selalu menjunjung tinggi prinsip-prinsip integritas, legalitas, transparansi, kepatutan, dan kesetaraan pada setiap aktivitas, termasuk dalam pemberian gelar doktor kehormatan.

    Tetap Menolak

    Pernyataan UNJ ini pun mendapat respons dari Presidium Aliansi Dosen UNJ.  Dosen UNJ, Ubedilah Badrun mengatakan, isi pokok rilis tersebut ada pada poin ketiga yang menegaskan, bahwa UNJ tetap akan berupaya mengubah Pedoman Pengusulan Penganugerahan doktor kehormatan yang sebelumnya disahkan dalam rapat pleno Senat UNJ pada 10 maret 2021.

     



    Rencana revisi pedoman tersebut tidak disebutkan kapan akan dilakukan.  Poin ketiga menyebutkan, bahwa pedoman yang telah dibuat tidak berkesesuaian dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 pasal 27, Permenristekdikti No. 65 Tahun 2016 (tidak disebutkan pasalnya),

    Statuta UNJ dan Peraturan Rektor (tidak disebutkan pasalnya). Dengan alasan itu, rapat senat UNJ 14 Oktober memutuskan untuk harmonisasi atau dengan kata lain mengubah pedoman.

    "Aliansi Dosen UNJ menyatakan sikap tetap menolak mengubah aturan pemberian gelar doktor kehormatan yang telah disepakati pada rapat pleno Senat UNJ tanggal 10 Maret 2021," tegas Ubedilah dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 19 Oktober 2021.

    Ubedilah mengatakan, argumen UNJ yang mengatakan bahwa pedoman yang telah dibuat tidak sesuai dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 pasal 27 dan Permenristekdikti No. 65 Tahun 2016 adalah argumen yang salah dan tidak utuh dalam memahami pasal 27 UU No. 12 tahun 2012.

    "Kami menilai Rektor hanya mengambil ayat 1 saja. Padahal, dalam pasal 27 itu ada ayat 2 yang berbunyi bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai gelar doktor kehormatan diatur dalam Peraturan Menteri (Permen)," terang Ubedilah.

    Lalu apa isi Peraturan Menteri tersebut? Di dalam Permenristekdikti No. 65 Tahun 2016 pasal 2 ayat 3 disebutkan bahwa Tata cara dan syarat pemberian gelar doktor kehormatan diatur oleh masing-masing perguruan tinggi

    Jadi sesungguhnya Pedoman Pemberian Gelar Dr HC itu memiliki dasar hukum yang kuat karena sesuai pasal 2 ayat 3 Permenristekdikti 2016 dan pasal 27 ayat 2 UU No 12 tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi yang mewajibkan kampus membuat aturan pemberian gelar Dr HC itu. 

    "Jadi pedoman penganugerahan gelar Doktor Kehormatan itu adalah aturan yang sah yang berlaku di UNJ yang sudah diputuskan dalam Rapat Pleno Senat Univetsitas sebagai majelis keputusan tertinggi Universitas pada tanggal 10 maret 2021," tandasnya.

    Kemudian Rapat Pleno Senat Univetsitas pada tanggal 10 Maret 2021 telah menghasilkan ketentuan baru, di antaranya poin ke 3 dalam bab persyaratan yang terdapat dalam Pedoman Penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan.

    Ini menyatakan bahwa UNJ tidak memberikan gelar Dr HC kepada pejabat. Ini adalah aturan baru yang progresif.

    Sebab, selama ini pemberian gelar Dr HC banyak diberikan kepada pejabat karena ada kepentingan pragmatis dan dijadikan instrumen transaksional antara elite kampus dan elite penguasa. Lebih dari itu, pemberian gelar Dr HC untuk pejabat juga telah merusak otonomi dan marwah universitas.

    "Kami menilai, ngototnya UNJ mengubah pedoman yang telah diputuskan memperkuat analisis bahwa 'ada udang di balik batu'," ujarnya.

    Aliansi Dosen UNJ menilai ada kepentingan nonakademik, seperti politik balas budi atau kepentingan materiil lainya di balik pemberian gelar kepada Wakil Presiden Mar'ruf Amin dan Menteri BUMN Erick Thohir. 

    "Jika gelar Dr HC itu diberikan kepada yang bukan pejabat atau mantan pejabat, tentu aturan itu tidak perlu diubah. Tidak dapat dibenarkan secara etik akademik mengubah aturan demi memberi gelar Doktor Honoris Causa kepada pejabat," tegasnya lagi.

    (CEU)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id