UU Cipta Kerja, Pendidikan Masuk Klaster Kawasan Ekonomi Khusus

    Arga sumantri - 07 Oktober 2020 17:09 WIB
    UU Cipta Kerja, Pendidikan Masuk Klaster Kawasan Ekonomi Khusus
    Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda. Zoom
    Jakarta: Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda menyebut masuknya sektor pendidikan dalam Undang-Undang Cipta Kerja tak perlu dirisaukan. Menurut Huda, sektor pendidikan yang termasuk dalam UU Ciptaker hanya urusan perizinan.

    "Dan hanya ada di kawasan ekonomi khusus (KEK)," kata Huda dalam diskusi daring bertajuk 'Menyelamatkan Kualitas Sarjana di Masa Pandemi' yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu, 7 Oktober 2020.

    Huda mengatakan, publik khususnya warga pendidikan tak perlu antipati atas keberadaan pendidikan di UU Ciptaker. Ia meyakini asumsi yang menyatakan kampus swasta bakal gulung tikar dan sebagainya akibat UU Ciptaker, tak akan terjadi.

    "Saya kira hal yang berbeda, bahkan kalau kita main lebih jauh, ini bagian dari cara menciptakan kompetisi secara fair dan baik, dan mendorong kampus lebih progres di masa yang akan datang," ungkapnya.

    Sektor pendidikan masih masuk dalam omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) dan memicu keterkejutan pemangku kepentingan di dunia pendidikan. Mereka merasa dikelabui, lantaran sebelum UU Ciptaker disahkan telah ada pernyataan jika klaster pendidikan ditarik dari pembahasan omnibus law tersebut.
     

    • Halaman :
    • 1
    • 2
    Read All


    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id