Peta Jalan Pendidikan

    Muhammadiyah dan NU Kritisi Raibnya 'Frasa Agama' dalam Draf PJP

    Syarief Oebaidillah - 08 Maret 2021 12:02 WIB
    Muhammadiyah dan NU Kritisi Raibnya 'Frasa Agama' dalam Draf PJP
    Ilustrasi. Medcom.id



    Jakarta:  Peta Jalan Pendidikan Nasional (PJPN) 2020-2035 yang tengah disusun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menuai kritik karena tidak masuknya frasa agama di dalamnya. Dalam draf terbaru, kata akhlak dan budaya digunakan untuk menggantikan hilangnya frasa agama tersebut.

    Kritik bertubi-tubi disampaikan oleh sejumlah organisasi masyarakat keagamaan besar seperti PP Muhammadiyah dan LP Maarif.  Selain itu, keheranan juga dilontarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).






    Dalam draf rumusan paling mutakhir tanggal 11 Desember 2020, frasa agama menghilang dan kata budaya masuk sebagai acuan nilai mendampingi Pancasila.  Berikut kutipannya:  "Visi Pendidikan Indonesia 2035 tertulis “Membangun rakyat Indonesia untuk menjadi pembelajar seumur hidup yang unggul, terus berkembang, sejahtera, dan berakhlak mulia dengan menumbuhkan nilai-nilai budaya Indonesia dan Pancasila.”

    Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan, hilangnya frasa 'agama' merupakan bentuk melawan konstitusi (inkonstitusional), sebab merunut pada hierarki hukum, produk turunan kebijakan seperti peta jalan tidak boleh menyelisihi peraturan di atasnya yaitu, Peraturan Pemerintah, UU Sisdiknas, UUD 1945 dan puncaknya adalah Pancasila.

    "Visi Pendidikan Indonesia 2035 semestinya berbunyi sebagai berikut, Membangun rakyat Indonesia untuk menjadi pembelajar seumur hidup yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, unggul, terus berkembang, dan sejahtera, dengan menumbuhkan nilai-nilai agama, Pancasila, dan budaya Indonesia," sebut Haedar.

    Kepala LP Maarif NU, KH Arifin Junaidi mengutarakan pandangan senada. Ia menyayangkan Kemendikbud yang mengabaikan pola pikir dimensi religius dan dimensi historis bangsa Indonesia yang menjadi titik awal refleksi, evaluasi dan antisipasi bagi kebijakan pendidikan di masa depan.

    “Visi pendidikan di masa depan seharusnya mendasarkan diri pada dimensi sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Cita-cita besar para pendiri bangsa tetap harus menjadi orientasi kebangsaan dalam mendesain kebijakan pendidikan di masa depan,”tegas Arifin.

    Menurut Arifin, LP Maarif dan PBNU bersama Ketua Umum KH Said Aqil Siraj pada 25 Januari 2021 telah menyampaikan langsung sejumlah masukan PJPN ini kepada Mendikbud Nadiem Makarim.

    "Kami memberi masukan agar perlunya penanaman ajaran dan nilai-nilai agama sesuai yang dipeluk peserta didik. Kami juga mengusulkan penggunaan frasa Merdeka Belajar dikembalikan ke frasa yang diintrodusir Ki Hajar Dewantara, yakni menekankan pada pengembangan karakter bukan penekanan pada literasi numerasi, " kata Arifin.

    Baca juga:  Komisi X: PJP Harus Sesuai Visi Negara, Bukan Pemerintah

    Arifin menyampaikan, aspek pengembangan peserta didik tidak hanya aspek knowledge, skill dan attitude, tapi ditambah dengan aspek pengembangan sosial. Mengenai pusat pendidikan yang selama ini disebut tri pusat pendidikan, yakni keluarga, sekolah dan masyarakat, perlu ditambah satu lagi yakni, tempat ibadah, sehingga menjadi catur pusat pendidikan.

    Dikatakan dalam sistem pendidikan  seharusnya terdapat dimensi antropologi manusia Indonesia.  Yaitu bagaimana kita memandang manusia Indonesia yang memiliki akar budaya bangsa, tradisi spiritual-religius, dan sebagai makhluk ciptaan-Nya memiliki tugas dan panggilan yang unik sebagai individu dan warga negara.

    Isi fundamental sebuah sistem pendidikan adalah visi besar pendidikan masa depan, yaitu sistem pendidikan Indonesia masa depan akan membentuk dan mempersiapkan warga negara dengan kompetensi dan karakter yang sesuai dan andal. Menurut Arifin, berkaitan dengan perkembangan teknologi, peta jalan perlu diperkaya dengan fenomena kesadaran baru umat manusia yang hidup dalam dunia tanpa batas.

    "Yang semakin menyadari diri dan komunitasnya sebagai penanggung jawab dan pemelihara kehidupan di bumi, dan kesadaran sebagai satu keluarga umat manusia dalam persaudaraan universal," paparnya.

    Dalam konsep Kemendikbud, lanjut Arifin, Profil Pelajar Pancasila lebih banyak berbicara pada tataran individual, sementara pada dimensi sosial hanya dikaitkan dengan kemampuan berkolaborasi yang sedari dulu menjadi ciri bangsa Indonesia.

    (CEU)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id