Bamsoet: Kelalaian Mata Kuliah Pancasila Dalam PP 57 Jangan Terulang

    Ilham Pratama Putra - 03 Mei 2021 12:22 WIB
    Bamsoet: Kelalaian Mata Kuliah Pancasila Dalam PP 57 Jangan Terulang
    Ketua MPR, Bambang Soesatyo. Foto: Tangkapan Layar Zoom



    Jakarta:  Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR), Bambang Soesatyo mengatakan luputnya mata kuliah dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) adalah sebuah kelalaian yang tidak boleh terulang lagi. 

    "Saya sangat berharap kita tidak mengulang kelalaian dalam menempatkan Pancasila sebagai rujukan moral dalam standar pendidikan nasional," kata Bamsoet sapaan akrabnya, dalam The 19th Knowledge Sharing Forum (KSF) Universitas Terbuka 2021, Senin, 3 Mei 2021.






    Bamsoet menyesali ketika Pancasila dan bahasa Indonesia luput sebagai mata kuliah wajib dalam PP 57 tersebut. Tidak terimplementasinya dua hal tersebut harus dikoreksi.

    "Ini bentuk peningkatan yang harus kita koreksi bersama," sambung Bambang.

    Menurutnya, Pancasila sebagai empat pilar kebangsaaan tidak boleh terlewatkan dari dunia pendidikan.  "Pancasila sebagai dasar negara, landasan ideologi, falsafah etika moral dan alat pemersatu bangsa," tutup Bambang.

    Peraturan Pemerintah (PP) nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) menghilangkan instrumen Pancasila hingga Bahasa Indonesia. Hal ini pun menjadi ramai dan memunculkan polemik di tengah masyarakat.

    Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Nadiem Makarim mengatakan, bahwa terdapat mispersepsi terkait PP 57 tersebut. Banyak masyarakat menilai PP ini malah meniadakan Pancasila dan Bahasa Indonesia sebagai mata kuliah wajib.

    "Jadi ada mispersepsi dari masyarakat bahwa dengan adanya PP ini, mata pelajaran Pancasila dan Bahasa Indonesia itu dikeluarkan dan bukan lagi menjadi muatan mata kuliah wajib di pendidikan tinggi," ujar Nadiem dalam video yang disiarkan Kemendikbud, Jumat, 16 April 2021.

    Baca juga:  Hardiknas Momentum Bentuk Generasi Pembelajar

    Menurut Nadiem, tidak ada maksud dari Kemendikbud untuk mengubah mata kuliah wajib di perguruan tinggi. Nadiem menjelaskan, PP tersebut merujuk pada undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, yang menjelaskan dan mengulang substansi kurikulum wajib.

    Nadiem menegaskan, Pancasila dan bahasa Indonesia akan selalu menjadi muatan wajib di dalam sistem pendidikan. Hal itu terlihat dari seluruh objek pada program Merdeka belajar.

    "Yaitu menggunakan profil pelajar Pancasila sebagai tujuan akhir dari pada transformasi pendidikan," jelas Nadiem.                 

    (CEU)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id