Komisi X Rekomendasikan Hasil PPDB DKI Jalur Zonasi Dibatalkan

    Muhammad Syahrul Ramadhan - 30 Juni 2020 14:19 WIB
    Komisi X Rekomendasikan Hasil PPDB DKI Jalur Zonasi Dibatalkan
    Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda bersama Anggota Komisi X DPR Dede Yusuf. Foto: Medcom/Muhammad Syahrul Ramadhan
    Jakarta: Komisi X DPR merekomendasikan hasil Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) DKI Jakarta jalur zonasi dibatalkan. Petunjuk teknis (Juknis) PPDB DKI jalur zonasi dinilai tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 44 Tahun 2019 tentang PPDB lantaran menerapkan kriteria usia.

    "Ketik ada aturan yang tidak sesuai dengan peraturan di atasnya, wajib dibatalkan. Kami rekomendasikan Kemendikbud mengambil sikap secepatnya hari ini koordinasi dengan Dinas Pendidikan DKI membatalkan Juklak (Petunjuk Pelaksanaan), Juknis yang tidak sesuai," kata Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 30 Juni 2020.

    Anggota Komisi X DPR Dede Yusuf juga senada. Namun, Dede memunculkan opsi selain pembatalan, yakni menambah daya tampung. Dede mengungkapkan, data Relawan Pendidikan menyebut ada 50 ribu siswa SMP tidak bisa melanjutkan ke SMA Negeri karena kriteria usia dalam jalur zonasi. 

    "Menampung sekin banyak anak terdepak karena usia tentu tidak akan cukup. Satu-satunya membatalkan peraturan yang ada dan mengemabalikan kepada Permendikbud Nomot 44 tahun 2019," kata Dede.

    Baca: Orang Tua Minta Komisi X Batalkan PPDB DKI Zonasi

    Menurut dia, semua provinsi harus melaksanakan seleksi zonasi sesuai dengan regulasi yang ditetapkan Kemendikbud. Dia tak ingin setiap provinsi justru menerjemahkan peraturan Mendikbud dengan berbeda-beda..

    "Jangan sampai jadi preseden, Permendikbud ini diterjemahkan beda-beda di tiap provinsi, ini kami jaga. Dan paling penting azas keadilan, yang punya hak adalah zonasi," ucap Dede.

    Anggota Komisi X DPR lainnya, Putra Nababan, menyampaikan pelaksanaan PPDB di Jakarta harus dievaluasi menyeluruh. Kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta disebut membuat warga Ibu Kota kerepotan buat memasukkan anaknya ke sekolah negeri, hingga memilih turun ke jalan.

    "Protokol kesehatan pun ditabrak untuk memperjuangkan nasib anak-anaknya," kata Putra.



    (AGA)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    HOT ISSUE

    MORE
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id