Nadiem Makarim Ganti Irjen Muchlis Rantoni Luddin

    Ilham Pratama Putra - 03 Juni 2020 12:42 WIB
    Nadiem Makarim Ganti Irjen Muchlis Rantoni Luddin
    Mantan Inspektur Jendral (Irjen) Kemendikbud, Muchlis Rantoni Luddin. Foto: Medcom.id/Intan Yunelia
    Jakarta: Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim mengganti Inspektur Jendral (Irjen) Kemendikbud, Muchlis Rantoni Luddin. Nadiem menunjuk staff ahlinya bidang Regulasi Pendidikan dan Kebudayaan, Chatarina Muliana Girsang untuk mengisi posisi yang ditinggal Muchlis sebagai Pelaksana tugas (Plt).

    "Memerintahkan Chatarina Muliana Girsang, terhitung mulai tanggal 1 Juni 2020 sampai ditetapkannya definitif bertindak sebagai pelaksana tugas (plt) Irjen Kemendikbud," dalam surat perintah yang ditulis Nadiem, 27 Mei 2020.

    Chatarina saat ini juga menjabat sebagai staf ahli Mendikbud bidang regulasi pendidikan dan kebudayaan.  Sekretaris Jendral (Sekjen) Kemendikbud, Ainun Na'im ketika dikonfirmasi terkait surat tersebut, ia membenarkan perintah tersebut.

    Ainun menjelaskan, pergantian Muchlis merupakan prosedur normal. Sebab Muchlis telah mencapai usia pensiun.  "Ya, karena Pak Muchlis sudah masuk usia pensiun per 1 Juni kemarin. Jadi normal saja," terang Ainun kepada Medcom.id, Rabu, 3 Juni 2020.

    Baca juga:  Nadiem Lantik Pejabat Kemendikbud Hingga Lembaga Sensor Film

    Muchlis sebelumnya dilantik menjadi irjen pada Senin 16 Desember 2020 oleh Mendikbud, Nadiem Makarim untuk mengisi jabatan Irjen Kemendikbud.  Kemudian Nadiem melantik ulang Muchlis untuk posisi yang sama pada 8 Mei 2020 lalu bersama sejumlah pejabat lainnya termasuk Chatarina.

    Pelantikan pada 8 Mei tersebut berdasarkan surat Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 74/TPA2020 dan 84/TPA2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam jabatan pimpinan tinggi madya di lingkungan Kemendikbud.

    Dalam masa jabatannya itu, Muchlis bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sempat melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terkait dugaan gratifikasi Tunjangan Hari Raya (THR) yang diberikan Universitas Negeri Jakarta (UNJ) kepada Kemendikbud.

    Kini KPK telah menyerahkan kasus itu ke pihak Kepolisian, dengan alasan belum ada unsur korupsi yang cukup untuk bisa ditangani KPK.

    Humas UNJ juga menjelaskan kronologi kasus yang menyeret nama sejumlah pejabat kampus. Kasus ini disebut bermula ketika Kepala Bagian (Kabag) Kepegawaian UNJ berinisial DAN pergi ke Kemendikbud untuk memberikan THR untuk para pegawai Kemendikbud pada Rabu, 20 Mei 2020.

    Uang itu disebut hasil urunan sukarela sesuai kesepakatan bersama dengan menggunakan uang pribadi masing-masing pimpinan di UNJ, bukan uang lembaga. Total nominal keseluruhan dana yang dibawa saat itu berjumlah Rp9,5 juta yang sudah dimasukkan ke dalam beberapa amplop.

    "Pemberian THR ini dilakukan tanpa pihak pegawai Kemendikbud mengetahuinya dan tidak ada unsur permintaan dari Kemendikbud," bunyi siaran pers yang diterbitkan Humas UNJ, Rabu, 27 Mei 2020.



    (CEU)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id