Menag: Aturan Seragam Sekolah Harus Menghormati Perbedaan Keyakinan

    Antara - 03 Februari 2021 21:12 WIB
    Menag: Aturan Seragam Sekolah Harus Menghormati Perbedaan Keyakinan
    Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Foto: Dok Kementerian Agama.



    Jakarta: Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengatakan aturan seragam sekolah harus mengusung prinsip menghormati perbedaan keyakinan siswa. Aturan tentang seragam sekolah juga diminta mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dna Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 45 Tahun 2014.

    "Kita hormati perbedaan keyakinan di Indonesia. Ini hakikatnya perekat dan modal pemersatu bangsa. Komunikasi harus dibina dengan baik tidak ada pemaksaan dan sebagainya," kata Yaqut dalam Penandatanganan SKB 3 Menteri soal Pakaian Seragam Sekolah, Rabu, 3 Februari 2021.






    Sejak awal, kata dia, sikap Kemenag jelas bahwa pemerintah daerah (pemda) dan sekolah dalam aturan seragam agar menaati Permendikbud 45 Tahun 2014 yang mengatur tentang seragam dan atribut agama tertentu di sekolah. Gus Yaqut mengatakan tidak ada dasar atas nama kebebasan agama sehingga bertindak tidak adil.

    Baca: Sanksi Tak Jelas, P2G Meragukan Implementasi SKB Seragam Sekolah

    "Kita saling memahami keberagaman. Kita tekankan lagi kita berbangsa dan bernegara termasuk dalam beragama kita memiliki kebebasan melakukan ekspresi kita. Bahwa kebebasan kita ini dibatasi kebebasan orang lain. Tidak ada dasar kita berlaku semena-mena atas nama kebebasan beragama," kata dia.

    Bagi sekolah dengan murid multiagama, kata dia, agar toleransi keberagaman dan keberagamaan terus dijaga. Jika dijalankan, hal ini diyakini akan memperkuat generasi.

    "Anak didik harus dibiasakan dengan perbedaan yang ditunjukkan oleh bangsa yang besar ini. Di masa depan anak didik akan tumbuh menjadi manusia toleran menghargai perbedaan. Perbedaan-perbedaan ini jika dikemas menjadi kekuatan," ungkapnya.

    Baca: SKB 3 Menteri Soal Seragam Sekolah Tidak Berlaku di Aceh

    SKB 3 Menteri tentang seragam sekolah diteken Menteri Pendidikan dna Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Dalam SKB tersebut dijelaskan, Pemda dan kepala sekolah wajib mencabut aturan yang mewajibkan penggunaan seragam dengan atribut keagamaan paling lama 30 hari sejak keputusan itu ditetapkan.

    Jika terjadi pelanggaran terhadap keputusan bersama ini, maka ada beberapa sanksi yang bisa diberikan secara spesifik kepada pihak yang melanggar. Pemda dapat memberikan sanksi kepada kepala sekolah, pendidik, dan tenaga kependidikan. 

    Lalu, gubernur bisa memberikan sanksi kepada bupati atau wali kota. Kemendagri memberikan sanksi kepada gubernur, dan Kemendikbud memberikan sanksi kepada sekolah terkait Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan bantuan pemerintah lainnya.

    (AGA)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id