comscore

Kemendikbudrstek Dorong Optimalisasi DAK Fisik untuk Bangun Ruang Kelas Baru di 491 Kabupaten/kota

Renatha Swasty - 08 Juni 2022 17:49 WIB
Kemendikbudrstek Dorong Optimalisasi DAK Fisik untuk Bangun Ruang Kelas Baru di 491 Kabupaten/kota
Ilustrasi guru. MI/Gino Hadi
Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) terus mendorong peningkatan angka partisipasi siswa dan kualitas pendidikan merata di semua jenjang pendidikan. Kementerian mendorong optimalisasi 
pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK). 

“Tercapainya arah kebijakan pendidikan baik di satuan pendidikan formal, informal, nonformal baik pra sekolah, dasar, menengah, vokasi, dan perguruan tinggi diharapkan dapat menciptakan generasi pembelajar sepanjang hayat menuju masyarakat Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian yang mencerminkan profil Pelajar Pancasila,” kata pelaksana tugas (Plt) Kepala Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal (Setjen), Kemendikbudristek, Fahturahman, dalam keterangan tertulis, Rabu, 8 Juni 2022. 
Kebijakan pelaksanaan DAK fisik bidang pendidikan Tahun 2023 mencakup revitalisasi PAUD, SD, SMP, SKB, SMA, SMK, dan SLB. Aktivitas ini mencakup rehabilitasi dan pembangunan sarana prasarana dan penyediaan sarana pendidikan

Kemudian, pembangunan baru satuan pendidikan jenjang SMA, SLB, dan SMK. Pembangunan mencakup unit sekolah baru di mana pemerintah daerah sudah menyediakan tanah siap bangun.  

Fahturahman mengatakan terdapat kriteria penilaian dan kriteria kesiapan yang perlu diketahui pelaksana. “Untuk memaksimalkan pengajuan, Bapak dan Ibu bisa mengunggah foto kelas yang akan direhab untuk memastikan kebenaran proses rehab dan memastikan data yang dimasukkan di Dapodik sesuai dengan kondisi riil dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya,” kata Fahturahman. 

Dia menegaskan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) menjadi satu-satunya sumber data yang digunakan dalam mekanisme DAK. “Ini pangkalan data yang sangat baik. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama kuatkan, tingkatkan kualitasnya dan lengkapi datanya agar akurat dan sebagai sebagai basis dalam perencanaan kita,” tekan Fahturahman. 

Dia berpesan agar dinas pendidikan maupun satuan pendidikan memperbarui Dapodik secara berkala. Hal itu untuk menjamin akurasi dan valid data. 

Kemendikbudristek dorong peran Pemda untuk meningkatkan kualitas pendidikan 

Sesuai dengan lampiran Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tertulis pemda memiliki kewenangan dan kewajiban dalam mengelola pendidikan di daerahnya termasuk penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas. Khusus untuk Provinsi Papua dan Papua Barat sesuai dengan PP Nomor 106 Tahun 2021. 

“Selain itu, pemda juga berperan dalam melakukan pembaruan Dapodik secara berkala dan menyeluruh. Kemudian, melakukan perencanaan dan pelaksanaan DAK fisik yang matang, mengintegrasikan seluruh sumber pendanaan untuk pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, memahami petunjuk teknis dan petunjuk operasional DAK fisik pendidikan, serta melibatkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan dan/atau pengawasan,” jelas Faturahman 
Dia juga menyoroti perlunya unit layanan pengadaan (ULP) yang andal. Baik secara kuantitas maupuan kualitas agar tercapai pengelolaan DAK yang optimal. 

“Mari kita sama-sama optimalkan anggaran di DAK ini agar bisa mencapai hasil yang optimal di masing-masing satuan pendidikan khususnya terkait dengan penyediaan dan penyelesaian sarana dan prasarana,” kata Fahturahman. 

Direktur Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan (APK) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Amich Alhumami, menjelaskan daftar lokasi prioritas. DAK fisik Tahun 2023 dapat digunakan untuk membangun ruang kelas baru (RKB) di 491 kabupaten/kota, tidak termasuk 17 kota dan DKI Jakarta. 

Kemudian, pembangunan rumah dinas guru dan asrama siswa di 142 daerah afirmasi, pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA dan SMK di 1.569 kecamatan, pembangunan USB SLB di 3.821 kecamatan, rehabilitasi lapangan olahraga SMP di 33 kabupaten/kota, rehabilitasi lapangan olahraga SMA di 15 provinsi dan 2 kabupaten/kota, dan rincian sarana dan prasarana lainnya. 

Dia memyebut tidak semua sarana dan prasarana dapat dipenuhi melalui DAK fisik 2023. Pemilihan sarana dan prasarana ini disepakati oleh Bappenas dan Kemendikbudristek dengan masukan dari berbagai pihak. 

"Misalnya tempat beribadah untuk jenjang SD, gudang, ruang konseling, ruang organisasi kesiswaan untuk jenjang SMP, dan ruang sirkulasi serta gudang untuk jenjang SMA,” jelas Amich. 

Amich menuturkan untuk peningkatan kualitas perencanaan pendidikan di daerah, pemda harus meningkatkan kualitas pendataan pendidikan. “Memasukkan data harus sesuai kondisi serta pelaksanaan verifikasi, validasi data, dan pendampingan oleh daerah ke satuan pendidikan untuk memastikan pendataan sesuai kondisi. Hal ini agar kami (pemerintah pusat) mudah untuk melakukan asesmen,” tutur dia. 

Amich juga berharap pemda memiliki rencana penyelesaian peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan di wilayah sesuai kewenangan. Sehingga, dapat menetapkan intervensi yang tepat untuk penyelesaiannya. 

“Mari kita lakukan pengawasan, pengendalian, dan pendampingan yang baik dalam memastikan pelaksanaan pendidikan yang berkualitas,” ucap dia. 

Baca: Naiknya Anggaran Pendidikan Perlu Diikuti Program Kerja yang Efektif
 

(REN)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id