Bamsoet Ingatkan Kemendikbud Antisipasi Gelombang Pensiun Guru

    Muhammad Syahrul Ramadhan - 05 Februari 2020 19:40 WIB
    Bamsoet Ingatkan Kemendikbud Antisipasi Gelombang Pensiun Guru
    Ilustrasi. Foto: MI/Gino Hadi
    Jakarta:  Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengingatkan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk mengantisipasi terjadinya gelombang pensiun guru yang akan terjadi hingga 2023.  Angka guru pensiun mencapai 316,5 ribu orang di sepanjang 2019 hingga 2023.

    Hal tersebut, kata Bamsoet, menjadi pekerjaan rumah Kemendikbud yang dipimpin Nadiem Makarim untuk mengisi kekosongan guru akibat pensiun tersebut.  Ditambah lagi saat ini Indonesia juga sedang kekuarangan guru yang berdasarkan data PGRI jumlahnya mencapi 1,1 juta guru.

    Masih ditambah lagi, guru honorer yang biasanya direkrut untuk mengisi kekuarangan guru di sekolah juga akan dihapuskan. Nantinya yang bekerja di instansi pemerintah hanya Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). 

    Terlebih Komisi II DPR RI bersama Kementerian PAN-RB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dalam Rapat Kerja pada Senin, 20 Januari 2020 berencana menghapus tenaga honorer dari organisasi kepegawaian pemerintah, termasuk Guru honorer (nonPNS) di berbagai lembaga pendidikan.

    "Mengingat berdasarkan Pasal 6 UU No. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), tak ada nomenklatur Honorer,” terang Bamsoet ini, usai pertemuan dengan Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) di Ruang Kerja Ketua MPR.

    Untuk itu, kata Bamsoet, kondisi ini harus betul-betul menjadi perhatian Mendikbud.  Sehingga justru malah menimbulkan masalah baru bagi dunia pendidikan.

    “Jangan sampai penghapusan tenaga honorer tersebut membuat masalah baru, apalagi dunia pendidikan kita masih mengalami kekurangan guru," jelasnya.

    Ia pun berharap Kemendibud mempunyai solusi terbaik bagi guru berstatus nonPNS yang jumlahnya sesuai data Kemendikbud 2020 mencapai 937.228 orang.  Menurutnya pengabdian guru-guru tersebut tidak boleh diabaikan, jangan sampai negara menjadi seperti kacang lupa pada kulitnya.

    "Pemerintah bisa memanfaatkan PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajeman P3K dan peraturan perundang-undangan lainnya untuk mengangkat Guru NonPNS menjadi P3K. Yakni para Guru NonPNS tersebut diberikan kesempatan mengikuti seleksi tes CPNS. Jika tidak lolos, mereka diberikan kesempatan mengikuti seleksi P3K," tandasnya.



    (CEU)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    HOT ISSUE

    MORE
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id