Nikah Siri Dicatat di Kartu Keluarga, Ini Kata Pakar UIN Jakarta

    Arga sumantri - 11 Oktober 2021 10:32 WIB
    Nikah Siri Dicatat di Kartu Keluarga, Ini Kata Pakar UIN Jakarta
    Ilustrasi. Medcom.id



    Jakarta: Polemik tentang pernikahan siri dapat ditulis di Kartu Keluarga (KK) menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Ini dipicu dari keberadaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilkan Akta Kelahiran. 

    Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullh Jakarta A. Tholabi Kharlie mengatakan, secara substansial dapat menangkap spirit perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Khususnya, bagi anak yang lahir dari pasangan nikah siri melalui Permendagri tersebut. 

     



    "Hanya saja, semangat untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap hak warga negara ini justru berpotensi menabrak norma dan keberadaan lembaga lainnya. Di sini letak krusialnya," ujar Tholabi di Jakata, Senin, 11 Oktober 2021.

    Ketua Forum Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) se-Indonesia ini menegaskan, dampak dari penulisan status perkawinan dengan sebutan 'nikah belum tercatat' atau 'kawin belum tercatat' di Kartu Keluarga memberi dampak yang tidak sederhana. 

    "Meski Dukcapil (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) menggarisbawahi bahwa penyebutan tersebut bukan dalam rangka melegitimasi pernikahan siri, namun dampaknya cukup besar," ujar Tholabi.

    Baca: Itera Buka Prodi Rekayasa Tata Kelola Air Terpadu, Ini Syarat Menjadi Mahasiswanya

    Tholabi menuturkan potensi dampak yang muncul dari aturan tersebut yakni secara logis akan menyuburkan praktik nikah siri di tengah masyarakat. Padahal, sambung Tholabi, prinsip dasar perkawinan adalah asas pencatatan sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yakni tiap-tiap perkawinan dicatat menurut undang-undang. 

    "Di poin ini, penulisan 'kawin belum tercatat' dalam kartu keluarga pelaku nikah siri menjadi kontraproduktif," ungkapnya. 

    Tholabi menambahkan, ketentuan yang dirilis Kementerian Dalam Negeri justru merepotkan bagi mereka pelaku nikah siri saat melakukan pencatatan perkawinan melalui Kantor Urusan Agama (KUA). Sebab, dalam adminsitrasi yang dikenal adalah kawin, tidak kawin, cerai hidup dan cerai mati. 

    "Tidak ada nomenklatur nikah belum tercatat. Ini akan merepotkan pelaku nikah siri dan juga petugas KUA," ujarnya. 

    Baca: Tak Hanya Hafal Dalil, Santri Diharapkan Kuasai Sains dan Teknologi

    Belum lagi aspek perlindungan terhadap perempuan, Tholabi menyebutkan, keberadaan nomenkaltur 'nikah belum tercatat' justru akan berdampak  ketidakpastian hukum terhadap perempuan. Misalnya, saat suami melakukan tindakan kekerasan terhadap istri, potensial tidak bisa dijerat UU Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

    "Namun hanya bisa dijerat tindak pidana umum," ungkap Tholabi. 

    Untuk menghindari polemik persoalan 'nikah belum tercatat', Tholabi meminta agar pemerintah melakukan koordinasi antar kementerian/lembaga agar substansi yang dikehendaki dari keberadaan Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 dapat diwadahi dengan cara yang tepat. 

    "Spirit baik yang terdapat dalam Permendagri No 9 Tahun 2016 ini mestinya dapat diharmonikan dengan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya, termasuk dengan lembaga dan stakeholders yang terkait dengan aturan ini. Jangan sampai spirit baik justru menabrak aturan lainnya dan menjadikan disharmoni antarlembaga," jelasnya.

    (AGA)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id