KPAI Kecewa Hasil Penyelesaian Kasus 3 Siswa Penganut Saksi Yehuwa di Tarakan

    Citra Larasati - 27 November 2021 10:19 WIB
    KPAI Kecewa Hasil Penyelesaian Kasus 3 Siswa Penganut Saksi Yehuwa di Tarakan
    Komisioner Bidang Pendidikan KPAI, Retno Listyarti. Foto: Medcom.id



    Jakarta:  Tim gabungan melakukan pemantauan lapangan ke Tarakan terkait kasus tiga kakak beradik penganut Saksi Yehuwa yang tidak naik kelas selama tiga tahun berturut-turut.  Tim gabungan terdiri atas Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi ( Kemendikbudristek), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan unsur masyarakat sipil.

    Pada hari pertama, tim berkunjung ke rumah orang tua ketiga anak tersebut untuk mendengarkan suara anak.  Selanjutnya pada hari kedua, tim melakukan pengawasan ke sekolah (pihak teradu) untuk meminta klarifikasi maupun konfirmasi atas informasi yang tim terima dari pihak pengadu.  

     



    Sedangkan pada hari ketiga, tim melakukan FGD atau bisa juga disebut Rapat Koordinasi di kantor Walikota Tarakan.  Rakor bertujuan untuk menyampaikan hasil temuan tim sekaligus mencari solusi bagi kepentingan terbaik bagi anak. 

    “Sayangnya, dalam FGD tersebut, solusi yang muncul dari beberapa SKPD justru belum berpihak pada kepentingan terbaik bagi anak”, ujar Komisioner bidang Pendidikan KPAI, Retno Listyarti yang juga penanggungjawab Tim Gabungan Itjen Kemendikbudristek, Sabtu, 27 November 2021. 

    SKPD yang patut diapresiasi karena berpihak pada kepetingan anak hanya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kota Tarakan yang ternyata telah melakukan pendampingan psikologis dengan ketiga anak korban dan orang tuanya. Bahkan anak-anak sudah mendapatkan terapi psikologi sebanyak empat kali dari psikolog Himpsi Tarakan yang bekerja sama dengan Dinas PPPA. 

    Selama ini, Anak-anak selalu diantar jemput oleh Dinas PPPA saat harus menjalani sesi terapi psikologi. Ketiga kakak beradik tersebut merupakan peserta didik di SDN 051 Kota Tarakan, Kalimantan Utara. 

    Mereka adalah M (14 tahun) kelas 5 SD, Y(13  tahun) kelas 4 SD, dan YT (11 tahun) kelas 2 SD. Ketiganya tidak naik kelas  pada tahun ajaran 2018/2019, lalu tahun ajaran 2019/2020, dan tahun ajaran 2020/2021. 

    Focus Group Dcussion

    Menurut Retno, usulan yang sangat bagus sebagai upaya solusi dari Kepala LPMP Kalimantan Utara dan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tarakan justru menjadi tidak jelas penyelesaiannya saat FGD berlangsung Rabu, 24 November 2021 di kantor Walikota Tarakan.  Sebabnya, para perwakilan SKPD yang hadir justru memiliki argumentasi yang mementahkan kedua rencana tersebut.

    Usulan yang ditawarkan pun sangat tidak berpihak pada kepentingan terbaik bagi anak.  Usulan pertama, kenaikan kelas bisa dilakukan jika ada surat rekomendasi dari Itjen Kemendikbudristek yang memerintahkan agar sekolah menaikkan kelas ketiga anak korban. Padahal, kenaikan kelas merupakan kewenangan sekolah dan dewan guru. 

    Baca juga:  Kronologi Kakak Beradik di SD Negeri 051 Tarakan Tiga Kali Tinggal Kelas

    Itjen Kemendikbudristek dan KPAI tidak memiliki kewenangan menentukan naik kelas/tidaknya peserta didik. Selain itu, usulan kenaikan kelas justru dikemukakan sendiri oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Tarakan saat Tim gabungan pengawasan ke sekolah.

    Kedua, kenaikan kelas dapat dilakukan dengan syarat tertentu, di antaranya cabut gugatan. Padahal pencabutan gugatan maupun rencana remedial untuk kenaikan kelas dapat dilakukan pihak sekolah dengan duduk bareng bersama pihak orang tua peserta didik.

    Dapat dibicarakan secara kekeluargaan, pendekatan untuk mencairkan suasana harus dilakukan semua pihak, bicara kepentingan terbaik bagi anak harus dengan nurani dan persfektif perlindungan anak.

    Ketiga, kemudian usulan perwakilan Inspektorat Tarakan menyatakan bahwa akar masalahnya adalah di keputusan Kementerian Agama yang memasukan Saksi Yehuwa ke dalam pendidikan agama Kristen.

    Jadi yang bersangkutan mengusulkan agar Kemendikbudristek dan KPAI bersurat kepada Kementerian Agama untuk mencabut keputusan tersebut, dan jika ingin Saksi Yehuwa diakomodir maka diminta Kemendikbud dan KPAI bersurat pada Presiden agar mengusulkan Saksi Yehuwa menjadi agama resmi Negara yang  ke-7.

    "Padahal semua usulan tersebut jelas bukan kewenangan Kemendikbudristek maupun KPAI. Usulan ini pun jelas menunjukkan bahwa penyelesaian masalah kakak beradik yang tidak naik kelas tiga kali sama sekali bukan didasarkan pada kepentingan terbaik bagi anak," tegas Retno.

    Retno mempertanyakan, apakah jika ketentuan memasukan Saksi Yehuwa dalam pendidikan agama kristen tidak diubah oleh Kementerian Agama, maka ketiga kakak beradik ini akan terus tidak naik kelas lantaran nilai pendidikan agamanya akan selalu bermasalah.

    Ia juga mempertanyakan, apakah diskriminasi atas dasar agama minoritas ini akan dilanggengkan terus di negeri pancasila yang sangat majemuk ini?  Padahal menurut Retno, anak-anak belum bisa memilih agama baginya, anak pasti mengikuti agama orang tuanya.

    "Oleh karena itu, sejatinya para pihak dalam mengambil keputusan harus mengedepankan kepetingan terbaik bagi ketiganya anak demi masa depan mereka yang masih panjang,” pungkas Retno. 

    Kronologis Tidak Naik Kelas 3 Tahun Berturut-turut

    Menurut  informasi yang diterima tim pemantau dari pihak keluarga dan kuasa hukum secara daring sebelum tim turun pemantauan, ketiga anak korban pindah agama pada tahun 2018 dari Kristen Protestan ke Sanksi Yehuwa. Secara kebetulan, tidak naik kelas pertama adalah pada tahun ajaran 2018/2019,  ketiga anak sempat dikeluarkan dari sekolah selama sekitar tiga bulan lamanya.

    Alasan tidak naik pertama adalah karena absensi tidak memenuhi syarat, ada sekitar 90 hari ketiga anak dianggap tidak hadir tanpa keterangan.  Padahal ketidakhadiran mereka karena sempat dikeluarkan dari sekolah selama tiga bulan.  

    “Keputusan Pengadilan TUN memenangkan gugatan atas nama ketiga anak tersebut, keputusan PTUN dalam kasus tidak naik kelas yang pertama kali ini sudah inkracht,” ujar Retno.

    Sedangkan keputusan tinggal kelas yang kedua kalinya adalah pada tahun ajaran 2019/2020. Adapun penyebabnya karena nilai agama ketiga anak nol atau tidak ada nilainya, hal ini disebabkan ketiganya tidak mendapatkan pelajaran agama.

    Sekolah beralasan tidak ada guru agama untuk Saksi Yehuwa, padahal Saksi Yehuwa oleh Kementerian Agama dimasukan dalam bagian pendidikan agama Kristen. Jadi seharusnya, ketiga anak berhak mendapatkan pendidikan agama Kristen di sekolahnya. 

    “Keputusan Pengadilan TUN pada tingkat pertama dimenangkan oleh ketiga anak tersebut, namun Dinas Pendidikan Kota Tarakan banding dan memenangkan pengadilan banding. Pihak penggugat kemudian melakukan kasasi dan keputusan kasasi belum ada. Artinya belum inkracht hingga November 2021,” ungkap Retno. 

    Adapun kasus tinggal kelas yang ketiga kalinya terjadi pada tahun ajaran 2020/2021.  Kali ini penyebab ketiga anak tidak naik kelas adalah nilai agama yang tidak tuntas, sementara nilai seluruh mata pelajaran yang lain sangat bagus. 

    Ketiga anak mengaku mengikuti semua proses pembelajaran pendidikan agama Kristen di sekolahnya. Selalu mengerjakan semua tugas yang diberikan, termasuk ulangan/ujiannya. 

    Bahkan nilai-nilai pengetahuannya selalu tinggi nilainya.  Namun, saat nilai praktik, ketiga anak  tidak bersedia menyanyikan lagu rohani yang ditentukan gurunya karena bertentangan dengan akidahnya, dan meminta bisa mengganti lagu yang sesuai dengan akidahnya. 

    “Kasus tidak naik kelas yang ketiga kalinya juga digugat ke Pengadilan TUN, pengajuan perkara baru dilakukan pada Oktober 2021. Saat ini masih dalam proses persidangan," ungkap Retno. 

    (CEU)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id