LP Ma'arif NU Tolak Wacana Sekolah Kena PPN

    Arga sumantri - 12 Juni 2021 09:57 WIB
    LP Maarif NU Tolak Wacana Sekolah Kena PPN
    Ilustrasi. Dok Antara.



    Jakarta: Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama (LP Ma'arif NU) menolak rencana pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi lembaga pendidikan. Pemerintah pun diminta membatalkan wacana tersebut.

    "LP M'arif NU PBNU menolak rencana penghapusan bebas pajak bagi lembaga pendidikan, dan meminta pemerintah membatalkannya," kata Ketua LP Ma'arif NU, Arifin Junaidi melalui keterangan tertulis, Sabtu, 12 Juni 2021.

     



    Ia mengatakan, LP Ma'arif NU sampai saat masih terus bergerak dan berkegiatan di bidang pendidikan. Bukan untuk mencari keuntungan finansial, melainkan untuk terus berperan serta dalam upaya mencerdaskan bangsa sebagai pelaksanaan amanat UUD 1945.

    LP Ma'arif NU, kata dia, saat ini menaungi sekitar 21 ribu sekolah dan madrasah di seluruh Indonesia. Sebagian besar ada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). 

    "Dalam menetapkan biaya pendidikan yang harus ditanggung murid, jangankan menghitung komponen margin dan pengembalian modal, dapat menggaji tenaga didik kependidikan dengan layak saja merupakan hal yang berat. Karena hal itu akan sangat memberatkan orang tua murid," terangnya.

    Baca: PBNU: Wacana Pendidikan Kena PPN Bertentangan dengan UUD 1945

    Ia menekankan, gaji tenaga didik kependidikan di lingkungan LP Ma'arif NU masih jauh dari layak. Sebab, masih jauh di bawah UMK. Padahal, tugas, posisi dan fungsi guru tak berada di bawah buruh.

    "Saya tak habis mengerti sebenarnya apa yang ada di mindset para pengambil kebijakan di negara kita dengan rencana itu," ungkapnya.

    Menurut dia, wacana mengenakan pajak bagi lembaga pendidikan bertentangan dengan upaya mencerdaskan bangsa yang menuntut peran pemerintah dan keterlibatan masyarakat. Seharusnya, lanjut dia, pemerintah mendukung partisipasi masyarakat.

    "NU akan selalu bersama pemerintah, selama pemerintah bersama rakyat. Sebaliknya, kalau pemerintah meninggalkan rakyat maka NU akan memberikan kritik sebagai masukan," tegasnya.

    Baca: Sekolah 'Dipajakin', Komisi X: Pemerintah Langgar Konstitusi

    Sebelumnya, pemerintah berencana mengubah ketentuan terkait PPN melalui rencana perubahan revisi kelima Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

    Dalam draf RUU KUP, sejumlah barang dan jasa yang sebelumnya tidak dikenai PPN rencananya akan dihapus. Salah satunya, jasa pendidikan yang dikeluarkan dari daftar jasa yang sebelumnya tidak dikenakan PPN.

    Saat ini, jasa pendidikan yang bebas PPN di antaranya yaitu pendidikan sekolah seperti PAUD, SD-SMA, perguruan tinggi, dan pendidikan luar sekolah.

    (AGA)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id