comscore

Forum Rektor Indonesia Sebut MBKM Butuh Kerangka Regulasi Komprehensif

Citra Larasati - 27 Juli 2021 13:12 WIB
Forum Rektor Indonesia Sebut MBKM Butuh Kerangka Regulasi Komprehensif
Ilustrasi. Medcom.id
Jakarta:  Ketua Forum Rektor Indonesia (FRI) periode 2020/2021, Arif Satria menyoroti aspek pendidikan dalam Konferensi FRI, Konvensi Kampus Ke-27 dan Temu Tahunan Ke-23.  Mulai dari perluasan ases bantuan pendidikan, hingga implementasi Kebijakan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka (MBKM). 

Arif mengatakan, dampak pandemi covid-19 berkepanjangan berpotensi menurunkan kualitas pembangunan manusia dan pendidikan di Indonesia. "Bahkan bisa mengakibatkan ‘generation loss’," kata Arif, Selasa, 27 Juli 2021.
Untuk itu, kata Arif, diperlukan langkah mitigasi dan upaya khusus untuk memastikan pembangunan manusia dan pendidikan agar tetap berada dalam performa unggul dan utama.  Oleh karena itu, dalam konteks pendidikan tinggi, FRI mengharapkan pemerintah dapat membantu mahasiswa dan dosen dalam menjalankan proses pendidikan.

Yakni dengan memperluas akses dan jangkauan kartu Indonesia pintar (KIP), meningkatkan bantuan UKT/SPP bagi mahasiswa, menambah bantuan kuota internet bagi mahasiswa dan dosen.  Selain itu juga membantu perguruan tinggi swasta (PTS) dengan mengupayakan model pendanaan alternatif sebagai bentuk komitmen pemerintah terhadap dunia pendidikan tinggi.

Kebijaan MBKM

Di tengah-tengah pandemi ini, Kebijakan MBKM juga akan dijalankan secara bersama-sama. Oleh karena itu, FRI memandang setidaknya ada lima hal penting yang perlu dilakukan pemerintah agar MBKM ini berjalan sesuai dengan yang dicita-citakan.

Pertama, kebijakan MBKM harus diikuti juga dengan otonomi kampus yang lebih besar. Tidak hanya mahasiswanya yang merdeka, tetapi juga kampus dan dosen harus merdeka. 

Kedua, MBKM memerlukan kerangka regulasi komprehensif, baik itu regulasi pendukung maupun deregulasi aturan penghambat, seperti sistem akreditasi perguruan tinggi, UU Dosen dan Guru, regulasi terkait tugas belajar dan izin belajar, termasuk perubahan statuta.

Baca juga:  Rekomendasi FRI Terkait Kesehatan dan Krisis Pandemi Covid-19

Ketiga, penguatan kompetensi mahasiswa perlu diperkaya dengan pendidikan karakter dan kebudayaan sebagai manusia Indonesia yang sadar akan kewajiban kepada negara, bangsa dan agamanya. Kegiatan MBKM juga perlu dipadupadankan dengan Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) yang berorientasi pada pengembangan karakter dan ideologi bangsa. 

Keempat, pemerintah perlu menjembatani hubungan antara perguruan tinggi dengan dunia industri, karena tidak semua perguruan tinggi memiliki akses yang memadai ke industri, terutama di kawasan 3T.

Kelima, pemerintah perlu memperluas akses beasiswa pendidikan jenjang S3 dalam negeri kepada para dosen yang berasal dari perguruan tinggi di kawasan 3T dan perguruan tinggi swasta. "Perluasan beasiswa pendidikan dalam negeri ini pada satu sisi dapat memperkuat SDM di perguruan tinggi asal, di sisi lain juga akan menambah jumlah riset yang dihasilkan di perguruan tinggi dalam negeri yang tujuan," tutup Arif.

(CEU)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id