Revisi Statuta UI Dinilai Sarat Kepentingan Perorangan, Bukan Sistem

    Ilham Pratama Putra - 21 Juli 2021 14:32 WIB
    Revisi Statuta UI Dinilai Sarat Kepentingan Perorangan, Bukan Sistem
    Kampus Universitas Indonesia (UI). Dok Humas UI.



    Jakarta: Wakil Ketua Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian, dan Pengembangan (Diklitbang) Pimpinan Pusat Muhammadiyah Edy Suandi Hamid menilai perubahan peraturan tentang statuta Universitas Indonesia (UI) sarat kepentingan perorangan. Revisi statuta UI itu terkesan bukan demi kebaikan sistem pendidikan.

    "Kesannya kita tidak punya sistem, dibuat karena rektor UI, jadi lebih by person bukan by sistem. Perlu ada sistem yang bisa mengatur menyeluruh," kata Edy kepada Medcom.id, Rabu, 21 Juli 2021.

     



    Edy mengatakan seorang rektor UI sudah barang tentu sangat sibuk dan memiliki tanggung jawab yang besar. Rangkap jabatan justru akan memperberat tugas dan fokus pun akan terpecah. Terlebih, merangkap jabatan sebagai jajaran komisaris BUMN.

    "Bagi sebesar UI tentu Rektor sangat sibuk. Apakah masih bisa memimpin jabatan seperti komisaris dan lain-lain? Rasanya berat, apalagi kalau ada beberapa jabatan, lebih-lebih komisaris utama," ungkapnya.

    Baca: Revisi Statuta UI Soal Rangkap Jabatan, JPPI: Ini Arogansi Rektor

    Polemik rangkap jabatan Rektor UI Ari Kuncoro kembali mencuat. Kali ini, polemik didasari adanya perubahan aturan statuta yang justru membolehkan rektor UI merangkap jabatan di BUMN/BUMD.

    Selain rektor UI, Ari Kuncoro diketahui juga menjabat sebagai Wakil Komisaris Bank Rakyat Indonesia (BRI), bank milik BUMN. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 68 tahun 2013 Tentang Statuta Universitas Indonesia tegas melarang rektor UI rangkap jabatan.

    Namun, kini aturan tersebut direvisi lewat PP Nomor 75 tahun 2021. Pasal 39 huruf c aturan tersebut membolehkan rektor UI rangkap jabatan di BUMN atau BUMD, asalkan bukan sebagai direksi. Lewat aturan baru ini, izin rangkap jabatan bukan hanya untuk rektor, melainkan wakil rektor, sekretaris universitas, dan kepala badan.

    Draf PP tersebut beredar di media sosial dan tampak telah diteken Presiden Joko Widodo pada 2 Juli 2021. Namun, belum diunggah secara resmi di laman Sekretariat Negara.

    (AGA)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id