Guru Besar Hukum Untar Beri Usulan untuk UU Omnibus Law

    Citra Larasati - 17 Oktober 2020 16:09 WIB
    Guru Besar Hukum Untar Beri Usulan untuk UU Omnibus Law
    Guru besar Untar, Amad Sudiro. Foto: Dok. Untar
    Jakarta:  Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara Amad Sudiro SH, MH, MM, M.Kn dikukuhkan sebagai guru besar Ilmu Hukum pertama di Untar. Sudiro memberikan gagasan besar terkait Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus law yang saat ini sedang menyorot perhatian publik.

    Dalam pidato pengukuhannya, Sudiro memaparkan orasi ilmiah bertema 'Transformasi Politik Hukum Keadilan Sebagai Epicentrum Model Penyelesaian Ganti Kerugian Terhadap Konsumen Jasa Penerbangan'.  Ia mengusulkan agar UU ini direvisi dan memasukkan transportasi udara atau penerbangan dalam UU secara lebih Komprehensif dan berkeadilan. 

    "Menurut Saya, saat ini UU Omnibus Law memang sudah mengatur UU penerbangan tapi belum detail, misalnya memuat tanggung jawab produsen pesawat  jika terjadi kesalahan produk menyangkut penyelesaian dan kerugian,” ujar Sudiro usai pengukuhan Guru Besar, Sabtu, 17 Oktober 2020.

    Sudiro menilai sudah sangat layak jika masalah penyelenggaraaan penerbangan masuk dalam klaster tranportasi dalam UU Omnibus law dan diatur lebih detail. 

    "Kalau produk berarti isi UU seperti apa, karena produk luar negeri yang punya? Betul, produk itu luar negeri yang punya tetapi itu bisa dilakukan dengan cacat produk karena, pada prinsipnya produsen harus bertanggung jawab terhadap produk yang dibuat dan dikeluarkanya di manapun produk itu digunakan," jawabnya.

    Baca juga:  Erick Thohir: BUMN Cari Talenta Terbaik Perguruan Tinggi

    Menurutnya, Negara  harus melindungi warga negaranya dalam UU Omnibus law klaster penerbangan dan harus detail mengatur dengan tujuan untuk melindungi warga negaranya.

    "Oleh karena itu perlu dilakukan review tentang UU tersebut, memasukan revisi UU yang mengatur terkait dengan masalah bagaimana para penumpang atau ahli waris mendapat proteksi apabila misalnya melakukan gugatan jika terjadi cacat produk kecelakaan penerbangan," katanya.

    Ia melihat UU penerbangan hanya mengatur bagaimana tanggung jawab operator terhadap pengguna jasa penerbangan, tetapi bagaimana tanggung jawab produsen pesawat itu sendiri belum ada.  Sudiro menilai, secara umum Undang-Undang Omnibus Law sudah baik.

    Karena tujuan UU ini adalah bagaimana mengharmonisasikan puluhan UU yang tersebar dari sisi subtansi juga ada yang tumpang tindih dan bertentangan.  "Maka pemerintah ingin bagaimana ini dilakukan dalam satu rumah besar yang namanya Omnibus law dalam konteks UU itu diatur, sehingga ini menjadikan review lebih efisien dan efektif," tuturnya. 

    (CEU)


    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id