Intoleransi di SMKN 2 Padang, KPAI: Melanggar Hak Anak

    Arga sumantri - 23 Januari 2021 19:44 WIB
    Intoleransi di SMKN 2 Padang, KPAI: Melanggar Hak Anak
    Komisioner KPAI bidang Pendidikan Retno Listyarti. Foto: Medcom/Intan Yunelia.
    Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) prihatin dengan dugaan intoleransi yang terjadi di SMKN 2 Padang, Sumatra Barat. Kasus ini dinilai menunjukkan tak adanya nilai keberagaman di sekolah negeri.

    "Sehingga berpotensi kuat melanggar hak-hak anak, seperti kasus mewajibkan semua siswi bahkan yang beragama nonislam untuk mengenakan jilbab di sekolah," kata Komisioner bidang Pendidikan KPAI Retno Listyarti melalui keterangan tertulis, Sabtu, 23 Januari 2021.


    KPAI mencatat dugaan intoleransi di sekolah negeri bukan kali pertama. Sebelumnya, ada pula kasus guru pada SMAN di Depok dan Jakarta yang menyerukan memilih ketua OSIS yang beragama islam.

    "KPAI prihatin dengan berbagai kasus di beberapa sekolah negeri yang terkait dengan intoleransi dan kecenderungan tidak mengahargai keberagaman," ungkapnya.

    Retno menekankan, sekolah negeri adalah sekolah pemerintah yang siswanya beragam atau majemuk. Makanya, sekolah negeri seharusnya menyemai keberagaman, menerima perbedaan dan menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia (HAM).

    Baca: Dugaan Intoleransi di SMKN 2 Padang, Kemendikbud Minta Ada Sanksi Tegas

    KPAI mendapat informasi kalau Ombudsman Sumatra Barat telah memanggil pihak SMKN 2 Padang untuk meminta klarifikasi. Dari pertemuan itu, kata dia, pihak SMKN 2 Padang mengakui ada kebijakan sekolah yang mewajibkan siswi perempuan berjilbab/berkerudung. Walaupun, peserta didiknya tidak semuanya beragama Islam, 

    Menurut Retno, sang kepala sekolah menyampaikan kalau semua siswi, baik muslim maupun nonmuslim di sekolah itu tidak ada yang menolak. Kecuali, siswi yang kasusnya viral di media sosial.

    "Tidak ada yang menolak bukan berarti kebijakan atau aturan sekolah tidak melanggar ketentuan perundangan lain yang lebih tinggi," ujarnya.

    Retno menegaskan, aturan sekolah seharusnya berprinsip pada penghormatan HAM dan nilai-nilai kebangsaan. Apalagi, di sekolah negeri.

    "Melarang peserta didik berjilbab jelas melanggar HAM, namun memaksa peserta didik berjilbab juga melanggar HAM," ungkap Retno.

    (AGA)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id