BRI Segera Proses Pengunduran Diri Rektor UI Sebagai Wakil Komisaris

    Ilham Pratama Putra - 22 Juli 2021 13:52 WIB
    BRI Segera Proses Pengunduran Diri Rektor UI Sebagai Wakil Komisaris
    Rektor Universitas Indonesia Ari Kuncoro. Foto: Medcom/Humas UI



    Jakarta: Rektor Universitas Indonesia (UI) Ari Kuncoro mengajukan pengunduran dirinya sebagai Wakil Komisaris Utama Independen Bank Rakyat Indonesia (BRI). Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah menerima surat tersebut.

    Adapun, pengunduran diri tersebut tertulis di dalam surat bernomor B.118-CSC/CSM/CGC/2021 dalam Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia (BEI). Pengunduran ini akan diproses sesuai aturan yang berlaku.

     



    "Adapun proses berikutnya, perseroan akan menindaklanjuti sesuai ketentuan dan prosedur," kata Corporate Secretary BRI Aestika Oryza Gunarto dalam keterangannya kepada Medcom.id, Kamis, 22 Juli 2021.

    Baca: Rektor UI Ari Kuncoro Mundur dari Wakil Komisaris BRI

    Ia memastikan, perseroan berkomitmen untuk terus menerapkan praktik tata Kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG) dari seluruh lapisan. Mulai dari top level management, dalam hal ini dewan komisaris dan direksi, hingga jajaran pekerja di seluruh unit kerja.

    "Komitmen tersebut dijalankan pada setiap kegiatan usaha perseroan, yang merupakan perwujudan dari visi dan misi perseroan, corporate values dan strategi kebijakan dalam keberlanjutan perseroan," tambahnya.

    Diketahui, Rektor Universitas Indonesia (UI) Ari Kuncoro melakukan rangkap jabatan sebagai wakil komisaris di Bank Rakyat Indonesia (BRI). Polemik itu ramai diperbincangkan, terlebih munculnya revisi statuta UI yang mengizinkan rektor merangkap jabatan selain direksi.

    Baca: Rektor UI Rangkap Jabatan, Dirjen Dikti Akhirnya Angkat Bicara

    Revisi statuta UI itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 75 Tahun 2021 yang diteken Presiden Joko Widodo pada 2 Juli 2021. Poin mengenai rangkap jabatan termuat di Pasal 39 yang menyebutkan, rektor dan wakil rektor, sekretaris universitas, dan kepala badan bisa rangkap jabatan, asalkan bukan sebagai direksi.

    Kini dalam aturan baru yang ditandatangani oleh Presiden Jokowi tersebut, pada pasal C, merangkap jabatan dilarang (hanya) untuk posisi direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau daerah (BUMD) maupun swasta. Pasal tersebut menambah kata 'direksi' dari aturan sebelumnya.

    Artinya, merangkap posisi lain di luar direksi pada BUMN/BUMD maupun Swasta diperbolehkan. Termasuk, sebagai komisaris BUMN.

    (AGA)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id