comscore

P2G Desak Pemerintah Atur Upah Minimum Guru Honorer

Arga sumantri - 24 November 2021 15:04 WIB
P2G Desak Pemerintah Atur Upah Minimum Guru Honorer
Ilustrasi. Foto: MI/Ramdani
Jakarta: Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) mendesak pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden mengenai standar upah minimum nasional bagi guru non Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal ini jadi satu dari enam rekomendasi P2G dalam rangka peringatan Hari Guru Nasional (HGN) 2021.

"Urgensi Perpres ini untuk melindungi dan menjamin kesejahteraan guru bukan ASN, yaitu guru honorer termasuk guru sekolah/madrasah swasta," kata Koordinator Nasional P2G Satriwan Salim dalam keterangannya, Rabu, 24 November 2021.
Satriwan mengatakan, adanya guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebagai bagian dari ASN, belum mengakomodasi keberadaan guru honorer. Jumlah guru bukan ASN, kata dia, hampir 1,5 juta orang. 

"Seleksi guru PPPK baru menampung 173 ribu guru honorer dari formasi yang dibuka 506 ribu secara nasional," ungkapnya.

Baca: Cerita Guru Rancang Pratikum IPA dari Rumah

Menurut Satriwan, upah guru honorer dan guru sekolah/madrasah swasta menengah ke bawah sangat rendah, jauh di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP) buruh. Satriwan membeberkan upah guru honorer di beberapa daerah berdasarkan laporan jaringan P2G, dibandingkan dengan UMP buruh. 

Berikut ini data-data upah guru honorer di beberapa daerah versi P2G:
  1. UMP Buruh di Kab Karawang Rp4,7 juta, namun upah guru honorer SD Negeri di sana hanya 1,2 juta
  2. UMP Sumatra Barat Rp2,4 juta/bulan, upah guru honorer jenjang SD negeri di Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kabupaten Tanah Datar, Rp500 ribu sampai Rp800 ribu/bulan
  3. Upah guru honorer di Kabupayen Aceh Timur 500 ribu/bulan, bahkan ada yang Rp400 ribu.
  4. Di Kab. Ende, guru honorer di SMK negeri gajinya Rp700 ribu sampai Rp800 ribu/bulan.
  5. Kabupaten Blitar, Rp400 ribu untuk honorer baru, yang sudah lama Rp900 ribu, (tergantung lama mengabdi)
 
Satriwan mengatakan, rata-rata upah guru honorer di daerah di bawah Rp1 juta/bulan, bahkan tak sampai Rp500 ribu. Selain kecil, upah guru honorer pun dirapel mengikuti keluarnya dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). 

"Padahal mereka butuh makan dan pemenuhan kebutuhan pokok setiap hari. Upah bergantung kebijakan kepala sekolah dan jumlah murid atau rombongan belajar," ujarnya.

Menurut dia, pemerintah juga seharusnya bisa melahirkan standar upah minimum bagi guru. Kebijakan pengupahan guru honorer selama ini dinilai melanggar Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, pasal 14 ayat 1 (a), berbunyi Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berhak (a) memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial.

Merujuk 'Status Guru' dari UNESCO dan ILO, kata dia, guru berhak mendapat jaminan sosial. Pasal 126 misalnya, menyebutkan kalau semua guru, tidak peduli sekolah apapun jenisnya, harus menikmati perlindungan berupa jaminan sosial yang sama.

Baca: FSGI Beri Nilai B untuk Rapor Program Nadiem di 2021

Lalu, Pasal 127 (i), berbunyi; Guru harus dilindungi oleh tindakan perlindungan jaminan sosial, mengingat diperinci dalam standar minimum konvensi jaminan sosial organisasi buruh internasional. Berupa jaminan pengobatan, tunjangan sakit, tunjangan hari tua, tunjangan kecelakaan dalam pekerjaan, tunjangan keluarga, tunjangan melahirkan, tunjangan cacat, dan tunjangan ahli waris.

Ia menambahkan, regulasi upah layak bagi guru penting demi penghormatan profesi, sehingga profesi guru punya harkat dan martabat di samping profesi lain. Selain itu, bisa mendorong anak-anak bangsa yang unggul dan berprestasi mau dan berminat menjadi guru. 

"Kenyataannya profesi guru tak dihargai, tak bermartabat, karena upahnya tidak manusiawi. Upah guru honorer selama ini sudah melanggar UU Guru dan Dosen serta aturan UNESCO dan ILO. Guru honorer minim apresiasi dan proteksi dari negara. Jadi itulah alasan urgensi dibuatnya Perpres," cetus Satriwan.

(AGA)



Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id