comscore

P2G Desak Pemerintah Atur Upah Minimum Guru Honorer

Arga sumantri - 24 November 2021 15:04 WIB
P2G Desak Pemerintah Atur Upah Minimum Guru Honorer
Ilustrasi. Foto: MI/Ramdani
Satriwan mengatakan, rata-rata upah guru honorer di daerah di bawah Rp1 juta/bulan, bahkan tak sampai Rp500 ribu. Selain kecil, upah guru honorer pun dirapel mengikuti keluarnya dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). 

"Padahal mereka butuh makan dan pemenuhan kebutuhan pokok setiap hari. Upah bergantung kebijakan kepala sekolah dan jumlah murid atau rombongan belajar," ujarnya.
Menurut dia, pemerintah juga seharusnya bisa melahirkan standar upah minimum bagi guru. Kebijakan pengupahan guru honorer selama ini dinilai melanggar Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, pasal 14 ayat 1 (a), berbunyi Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berhak (a) memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial.

Merujuk 'Status Guru' dari UNESCO dan ILO, kata dia, guru berhak mendapat jaminan sosial. Pasal 126 misalnya, menyebutkan kalau semua guru, tidak peduli sekolah apapun jenisnya, harus menikmati perlindungan berupa jaminan sosial yang sama.

Baca: FSGI Beri Nilai B untuk Rapor Program Nadiem di 2021

Lalu, Pasal 127 (i), berbunyi; Guru harus dilindungi oleh tindakan perlindungan jaminan sosial, mengingat diperinci dalam standar minimum konvensi jaminan sosial organisasi buruh internasional. Berupa jaminan pengobatan, tunjangan sakit, tunjangan hari tua, tunjangan kecelakaan dalam pekerjaan, tunjangan keluarga, tunjangan melahirkan, tunjangan cacat, dan tunjangan ahli waris.

Ia menambahkan, regulasi upah layak bagi guru penting demi penghormatan profesi, sehingga profesi guru punya harkat dan martabat di samping profesi lain. Selain itu, bisa mendorong anak-anak bangsa yang unggul dan berprestasi mau dan berminat menjadi guru. 

"Kenyataannya profesi guru tak dihargai, tak bermartabat, karena upahnya tidak manusiawi. Upah guru honorer selama ini sudah melanggar UU Guru dan Dosen serta aturan UNESCO dan ILO. Guru honorer minim apresiasi dan proteksi dari negara. Jadi itulah alasan urgensi dibuatnya Perpres," cetus Satriwan.

(AGA)



Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id