Masalah Seleksi PPPK Guru, Tak Dapat Lokasi Hingga Batal Ikut Ujian

    Ilham Pratama Putra - 14 September 2021 11:03 WIB
    Masalah Seleksi PPPK Guru, Tak Dapat Lokasi Hingga Batal Ikut Ujian
    Ilustrasi. Media Indonesia



    Jakarta: Seleksi guru honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) guru tengah berlangsung. Pada hari pertama yang dimulai Senin, 13 September, ditemukan sejumlah kendala.

    Asosiasi Guru Sejarah Indonesia (AGSI) menerima laporan dari guru sejarah honorer tentang persoalan-persoalan yang terjadi dalam seleksi PPPK guru tahap pertama. Presiden AGSI, Sumardiansyah Perdana Kusuma mengatakan ada guru yang tak mendapat lokasi ujian.

     



    "Terdapat fakta guru sejarah honorer yang sudah mendaftar, kemudian dinyatakan lulus verifikasi pemberkasan, memiliki nomor ujian dan berhasil cetak kartu ujian namun justru tidak mendapatkan lokasi dan tanggal tes disebabkan yang bersangkutan dianggap tidak mendaftar formasi di sekolah induk," tulis Sumardiansyah dalam keterangannya, Selasa 14 September 2021.

    Menurutnya Implikasi dari hal tersebut adalah mereka tidak dapat mengikuti ujian seleksi PPPK tahap pertama dan terpaksa diarahkan mengikuti seleksi PPPK tahap kedua. Artinya, guru sejarah honorer harus bersaing dengan pelamar lain dari jalur umum dengan jumlah formasi sisa yang semakin sedikit. 

    "Secara psikologis hal ini juga sangat merugikan guru sejarah honorer," terang dia.

    Baca: 11 Peserta Seleksi PPPK Guru di Aceh Timur Terpapar Covid-19

    AGSI berpandangan kendala tersebut sama dengan pembatalan ujian. Batalnya mereka mengikuti seleksi PPPK guru tahap pertama dinilai sebagai bentuk ketidakadilan yang muncul.

    "Salah satunya disebabkan oleh gagalnya Kemendikbudristek, Kemenpan-RB, BKN, BKD, dan Dinas Pendidikan dalam melakukan sinergitas antar lembaga serta belum optimalnya pola sosialisasi yang dilakukan terkait seleksi PPPK," lanjutnya.

    AGSI berkeyakinan masalah yang menimpa guru sejarah honorer juga bisa terjadi pada guru-guru honorer mata pelajaran lainnya. Atas permasalahan ini AGSI melayangkan tuntutan kepada Kemendikbudristek, Kementrian Agama, Kemenpan RB, BKN, BKD, dan Pemerintah Daerah atau Dinas Pendidikan.

    AGSI meminta sistem rekrutmen PPPK Guru diperbaiki melalui sinergitas antar lembaga. Kemudian, pola sosialisasi yang lebih efektif. 

    "Dan mohon diberikan keadilan  kepada guru-guru sejarah honorer yang sudah dinyatakan lolos verifikasi, memiliki nomor peserta ujian, bahkan sudah dapat dicetak kartu ujiannya  agar bisa mengikuti seleksi PPPK tahap pertama," tuturnya.

    (AGA)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id