Guru Honorer, Komisi X Desak Rekrutmen PPPK Tahap II Dipercepat

    Citra Larasati - 01 Oktober 2020 08:22 WIB
    Guru Honorer, Komisi X Desak Rekrutmen PPPK Tahap II Dipercepat
    Guru sedang mengajar di muka kelas, MI/Gino Hadi
    Jakarta:  Peraturan Presiden (Pepres) Nomor 98 tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) disambut gembira banyak kalangan. Perpres ini akan menjadi dasar pengangkatan 51 ribu tenaga honorer yang lolos seleksi PPPK tahun 2019 termasuk 34.959 guru honorer.

    “Kami menyambut gembira terbitnya Perpres 98/2020, karena dengan demikian nasib 51 ribu honorer termasuk 34.959 guru honorer yang lolos seleksi PPPK tahun 2019 menjadi jelas," kata Ketua Komisi X DPR, Syaiful Huda, Kamis, 1 Oktober 2020.

    Menurut Huda, dengan Perpres itu juga, para guru honorer tersebut akan segera mendapatkan Nomor Induk Pegawai (NIP). "Dengan demikian segera mendapatkan hak keuangan dan tunjangan sama dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) dari jalur PNS,” ujar Huda.

    Dia menjelaskan PPPK merupakan skema terbaik saat begitu banyak tenaga honorer yang tidak bisa diangkat sebagai PNS. Dengan skema ini, maka tenaga honorer yang lolos seleksi sebagai PPPK akan mendapatkan hak keuangan dan tunjangan yang hampir sama dengan PNS.

    Mereka hanya dibedakan pada hak pensiun saja, PPPK tidak akan menerima tunjangan pensiun seperti para PNS. “Kendati demikian skema PPPK ini merupakan jalan terbaik, agar para honorer yang telah mengabdi puluhan tahun mendapatkan perhatian dari negara,” katanya.

    Saat ini, kata Huda, ada 438.530 tenaga honorer yang digaji dengan standar berbeda-beda. 157.210 atau 35,84 persen di antaranya adalah para guru honorer.

    Dengan kondisi seadanya, mereka harus mengabdi kepada negara dengan mendidik para siswa di seluruh pelosok Indonesia. “Banyak di antara guru honorer ini tidak bisa lagi memenuhi persyaratan untuk menjadi ASN dari jalur PNS. Salah satunya karena banyak dari usia mereka yang sudah melewati syarat maksimal, maka PPPK bisa merupakan alternatif terbaik untuk memperbaiki nasib guru honorer,” ujar Politisi PKB ini.

    Baca juga:  Akhirnya, Presiden Teken Perpres Gaji dan Tunjangan PPPK

    Huda juga mendesak agar pemerintah segera menyiapkan skema rekrutmen PPPK tahap II. Pada rekrutmen tahap pertama 2019 lalu, baru 51.000 tenaga honorer yang terakomodir.  Terdiri dari 34.959 guru honorer, 11.673 penyuluh pertanian, dan 1.792 tenaga Kesehatan.

    “Kami berharap seleksi PPPK ini akan secara bertahap mengurangi jumlah ratusan ribu tenaga honorer yang telah lama mengabdi namun mendapatkan gaji sekadarnya dari instansi tempat mereka mengabdi,” katanya.

    Lebih jauh Huda mengungkapkan, jika Pemerintah juga berencana memenuhi banyak kebutuhan tenaga pendidik atau guru melalui skema PPPK. Berdasarkan pernyataan Menteri PAN/RB Tjahjo Kumolo beberapa waktu lalu, saat ini ada kebutuhan sekitar 700 ribu tenaga guru.

    Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka pemerintah akan melakukan seleksi melalui skema PPPK. “Pernyataan ini juga memastikan bahwa tidak ada rencana memenuhi kebutuhan tenaga pendidik di pedesaan dari tenaga administrasi yang dialihfungsikan menjadi guru,” katanya.

    (CEU)


    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id