Kemendikbudristek dan Kemenag Didorong Buat Sistem Tata Kelola Guru

    Arga sumantri - 24 November 2021 15:26 WIB
    Kemendikbudristek dan Kemenag Didorong Buat Sistem Tata Kelola Guru
    Ilustrasi. Foto: MI/Gino Hadi



    Jakarta: Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menerbitkan enam rekomendasi dalam rangka Hari Guru Nasional (HGN) 2021. Salah satunya, mendorong Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) serta Kementerian Agama (Kemenag) membuat desain sistem tata kelola guru.

    Kepala Bidang Advokasi P2G Iman Zanatul Haeri mengatakan, desain sistem tata kelola guru salah satunya berisi formulasi mengenai pola rekrutmen guru dan calon guru. Mulai di Lembaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (LPTK), pemerintah daerah (Pemda) dan sekolah. Kemudian, peningkatan kompetensi, distribusi, perlindungan, kesejahteraan guru, serta pembinaan dan pengembangan karier guru.

     



    Menurut Iman, pembinaan dan pengembangan karier guru selama ini tidak mengacu pada sistem meritokrasi. Termasuk, sekolah swasta, yang pengelolaannya dilakukan tanpa dasar regulasi kepada yayasan. 

    :Banyak guru sekolah sampai jenjang S2 bahkan S3, tapi tidak berdampak bagi karier mereka, tidak ada reward," kata Iman dalam keterangannya, Rabu, 24 November 2021.

    Baca: P2G Mendesak Pemerintah Perbaiki Sistem Seleksi Guru PPPK

    Ia mengatakan, tidak ada juga mekanisme peningkatan karier guru Aparatur Sipil Negara (ASN) dan swasta, apalagi honorer, yang berjenjang seperti dosen. Karena minim penghargaan dan tertutupnya jenjang karier, kata dia, para guru ASN memilih menempuh jalur birokrasi struktural di Pemda/Dinas Pendidikan mengisi jabatan struktural, seperti Kepala Seksi atau Kepala Bidang, padahal guru adalah jabatan fungsional. 

    "Lebih sedih lagi guru honorer tak punya kesempatan meningkatkan kompetensi dan mengembangkan karier," ujarnya.

    Menurut Iman, guru swasta juga tidak memiliki jenjang karier yang signifikan. Contohnya, ketika guru tetap yayasan sudah lama mengajar berhenti, lalu pindah ke sekolah swasta lain, mereka harus memulai status dan karier dari nol.

    "Tidak menyesuaikan golongan/pangkat di sekolah sebelumnya, padahal mereka sudah punya portofolio dan pengalaman mengabdi," papar Iman.

    Baca: P2G Desak Pemerintah Atur Upah Minimum Guru Honorer

    Menurut Iman, pola rekrutmen guru swasta yang sangat diskriminatif seperti itu lazim terjadi di sekolah swasta/madrasah seluruh Indonesia. Bagi dia, hal ini bukti negara gagal membangun pola pembinaan jenjang karier guru. 

    "Wajar saja guru ASN berprestasi memilih menyeberang menjadi birokrat struktural, tidak jadi guru lagi," ungkapnya.

    P2G meminta pemerintah dan DPR merevisi Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Ia menyebut pengaturan dan tata kelola guru dan dosen sebaiknya dipisah dalam UU berbeda. 

    "Sebab, kebutuhan, rekrutmen, pembinaan karir, dan kondisi riilnya berbeda," kata guru SMA tersebut.

    Iman menekankan, pengelolaan guru membutuhkan sistem yang baru, lewat cetak biru dan desain besar. Hal ini agar guru mampu semakin dijamin kesejahteraan, peningkatan kompetensi, pembinaan dan pengembangan karir, perlindungan, serta pola rekrutmen yang tertata.

    (AGA)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id