Puluhan Guru PNS Tak Dapat Uang Pensiun Mengadu ke FSGI

    Citra Larasati - 01 Desember 2020 13:02 WIB
    Puluhan Guru PNS Tak Dapat Uang Pensiun Mengadu ke FSGI
    Guru sedang mengajarkan siswa di muka kelas, MI/Gino Hadi.
    Jakarta:  Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menerima pengaduan dari 51 orang guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) di wilayah Jakarta yang diangkat pada tahun 2016 melalui jalur guru bantu.  Sebanyak 28 guru di antaranya telah pensiun tahun ini dan 23 lainya akan pensiun di 2021, namun tidak menerima hak berupa tunjangan, maupun gaji pensiunan apapun dari pemerintah.

    Sekjen FSGI, Heru Purnomo mengatakan, mereka yang telah pensiun tidak menerima hak apapun baik tunjangan maupun gaji pensiunan.  Sedangkan yang akan pensiun mengaku khawatir bernasib sama dengan 28 teman mereka tersebut.

    Alasan yang mereka terima adalah karena mereka tidak memenuhi ketentuan masa kerja sesuai Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 2906).

    Padahal sebelum ditetapkan sebagai Calon Pengawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2016 mereka telah bekerja belasan tahun sebagai guru bantu, meskipun di sekolah swasta tetapi digaji dari APBN.  Sesuai dengan Keputusan Kepala BKN No. 11 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002.

    Baca juga:  FSGI Minta Pemerintah Tetapkan Standar Gaji Guru Honorer

    Masa kerja yang dapat diperhitungkan penuh untuk penetapan gaji pokok dalam pengangkatan pertama adalah masa selama menjalankan tugas pemerintahan.  Antara lain masa penugasan sebagai pegawai tidak tetap dalam instansi pemerintah maupun Badan Usaha Milik Daerah yang penghasilannya dibayar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    Menilik peraturan di atas maka semestinya masa kerja guru bantu yang belasan tahun tersebut tersebut dapat ditambahkan menjadi masa kerja komulatif. Atau setidaknya masa kerja yang diperhitungkan setengah adalah masa kerja sebagai pegawai/karyawan dari perusahaan yang berbadan hukum di luar lingkungan badan-badan pemerintah (termasuk perusahaan swasta asing yang berbadan hukum) yang tiap-tiap kali tidak kurang dari 1 (satu) tahun dan tidak terputus-putus.

    Dengan ketentuan bahwa masa kerja tersebut diperhitungkan sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tahun (sesuai SK BKN no. 11 tahun 2002).  "Apabila salah satu alternatif di atas diberlakukan kepada mereka, maka rata-rata masa kerja mereka ketika pensiun adalah di atas 15 tahun. Jika demikian layakkah mereka diberhentikan (dipensiunkan) tanpa uang pensiun?" kata Heru.

    Ternyata, kata Heru, masih ada halangan mereka yaitu Undang-undang nomor 11 tahun 1969 pasal 9 tentang hak atas pensiun pegawai yang diberhentikan dengan hormat adalah memiliki usia minimal 50 tahun dan masa kerja sekurang-kurangnya 20 tahun.

    Menurut Heru, jika melihat peraturan perundang-undangan di atas sepertinya mereka memang akan sangat kesulitan memperoleh hak pensiunnya.  "Tetapi kalau kita lihat pasal ketentuan tentang pensiun yang lainnya, misalnya pada pasal 91 ayat 2.c Undang-undang no. 5 tahun 2014 tentang jaminan pensiun dan jaminan hari tua ASN disebutkan bahwa: PNS diberikan jaminan pensiun apabila mencapai usia pensiun (tanpa menyebut masa kerja)," terangnya.

    Berikutnya dalam ayat 3 disebutkan Jaminan pensiun PNS dan jaminan hari tua PNS diberikan sebagai perlindungan kesinambungan penghasilan hari tua, sebagai hak dan sebagai penghargaan atas pengabdian PNS.  "Pertanyaannya adalah. apakah guru-guru ini tidak berhak mendapatkan pengharhaan atas pengabdian mereka," ujarnya.

    Selanjutnya pada ayat 5 tercantum Sumber pembiayaan jaminan pensiun dan jaminan hari tua PNS berasal dari pemerintah selaku pemberi kerja dan iuran PNS yang bersangkutan.  "Patut dipertanyakan kemana uang simpanan mereka yang dipotong dalam bentuk iuran tiap bulan selama mereka menjadi ASN?" ucapnya.

    Terakhir, kata Heru, pada saat mereka diangkat di 2016, mereka tentu dijelaskan bahwa mereka tidak akan menerima pensiun. Memang mereka di luar ketentuan penerimaan CPNS yang seharusnya di bawah usia maksimal 35 tahun (yang merujuk kepada masa kerja 25 tahun ketika pensiun mada usia 60 tahun).

    "Lantas ketika mereka diangkat pada usia di atas 35 tahun mengapa ketentuan pensiun mereka mengikuti aturan masa kerja pegawai baru normal 35 tahun?" tegasnya.

    Untuk itu FSGI merekomendasikan, dengan alasan kemanusiaan dan penghargaan terhadap jasa-jasa mereka yang puluhan tahun telah mendidik generasi terbaik bangsa ini, maka Heru berpendapat guru tersebut harus tetap mendapatkan gaji pensiun.

    Hal ini dapat dilakukan pemerintah melalui peninjauan masa kerja sesuai dengan Keputusan Kepala BKN No. 11 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002.Karena mereka diangkat karena pengabdian sebelumnya.

    Selanjutnya mendorong perlunya perbaikan regulasi yang mengatur hitungan masa kerja guru PNS untuk pensiun dengan TMT (Terhitung Mulai Tanggal ) SK Guru Bantu pertama 2003.  Kemudian melakukan hitungan ulang masa kerja untuk pensiun dalam bentuk peninjauan kembali atau merevisi sejumlah ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpihak untuk keadilan , berpihak kepada rakyat dan berdasarkan kebutuhan manusia.

    "Adapun Guru Bantu telah tulus membantu pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.  Adapun yang belum diputuskan untuk pensiun dari PNS mohon agar dilakukan peninjauan kembali masa kerja untuk pensiun serta pemberian hak pensiun yang mempertimbangkan kemampuan keuangan negara," tutup Heru.

    (CEU)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id