FSGI: Perjanjian Kerja di Sekolah Harus Lindungi Hak Guru Honorer

    Citra Larasati - 30 November 2020 14:35 WIB
    FSGI: Perjanjian Kerja di Sekolah Harus Lindungi Hak Guru Honorer
    Guru sedang mengajar di muka kelas, MI/Panca Syurkani.
    Jakarta:  Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menilai perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama antara guru honorer dan sekolah dapat menjadi jalan masuk untuk memberikan perlindungan guru non Pegawai Negeri Sipil (NonPNS).  Hal ini terkait dengan permintaan FSGI agar pemerintah menetapkan standar gaji guru honorer.

    "Termasuk persoalan gaji, karena dalam perjanjian inilah diatur hak dan kewajiban antara sekolah dan guru. Sebagaimana yang disebutkan dalam UU Guru dan Dosen bahwa pemberian gaji guru diberikan berdasarkan perjanjian kerja," kata Wakil Sekjen FSGI, Fahriza Marta Tanjung, di Jakarta, Senin, 30 November 2020.

    Hal lainya yang diatur dalam perjanjian kerja adalah penempatan dan pengangkatan guru, pemindahan dan pemberhentian. Termasuk pemberian kompensasi finansial jika guru diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.

    Namun yang terjadi di lapangan, masih banyak sekolah yang belum melakukan perjanjian kerja dengan guru sebagaimana diamanahkan UU. "Kalaupun ada yang membuat perjanjian kerja, mayoritas digunakan hanya untuk melengkapi persyaratan administrasi pengusulan sertifikasi guru," ungkap guru SMK N 1 Percut Sei Tuan ini.

    Sehingga apa yang tertuang dalam perjanjian kerja hanya sebatas tulisan tapi tidak bisa diimplementasikan. "Bahkan tidak jarang dokumen perjanjian kerja disimpan pihak sekolah dan tidak diberikan kepada guru karena ada kekhawatiran dapat dijadikan sebagai alat bukti jika terjadi perselisihan hubungan kerja,” timpal Wakil Sekjen FSGI lainnya, Mansur.

    Melihat kondisi ini maka FSGI sangat berharap agar Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) membuat standar gaji bagi guru honorer sebagaimana yang diamanahkan UU Guru dan Dosen. Bagaimana mungkin guru akan mengajar dengan baik dan profesional jika digaji sangat murah.

    Baca juga:  FSGI Minta Pemerintah Tetapkan Standar Gaji Guru Honorer

    FSGI juga menyadari bahwa gaji yang besar tidak selalu berkontribusi terhadap profesionalitas guru, akan tetapi sangat naif jika guru yang diharapkan sebagai ujung tombak pembangunan sumber daya manusia nasibnya lebih buruk, bahkan dari buruh.

    Menurut Mansur, saat ini bukan lagi waktunya bagi pemerintah mengeluh, mengingat besarnya anggaran pendidikan yang dikeluarkan mencapai 20 persen dari total APBN. Apalagi membandingkannya dengan negara lain karena memang ternyata anggaran pendidikan yang dikeluarkan tidak merata dan tidak tepat sasaran.

    "Termasuk tidak dapat membantu guru honorer untuk memperoleh penghasilan yang lebih baik," ujar Mansur.

    Sebelumnya, FSGI meminta pemerintah untuk menetapkan standar gaji guru honorer atau guru nonPNS. Standar gaji guru honorer ini penting untuk memberikan perlindungan bagi mereka yang telah membantu negara dalam menjalankan kewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa.
     
    Hal ini sesuai dengan amanah dari UU Guru dan Dosen Pasal 14 ayat a yang menyebutkan bahwa guru berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. "Sudah hampir 15 tahun usia UU ini berlaku, tetapi tidak ada satu pun kebijakan pemerintah yang lahir untuk mengimplementasikan pasal tersebut,” kata Sekjen FSGI, Heru Purnomo, Senin, 30 November 2020.


    (CEU)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id