Rekrutmen PNS Guru Lambat Picu Membengkaknya Jumlah Honorer

    Muhammad Syahrul Ramadhan - 05 Januari 2021 18:59 WIB
    Rekrutmen PNS Guru Lambat Picu Membengkaknya Jumlah Honorer
    Ilustrasi. Foto: MI/Gino Hadi
    Jakarta: Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menilai alasan pemerintah tidak bijak, yang menyebutkan bahwa rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) guru selama 20 tahun terakhir tidak menyelesaikan persoalan pemerataan guru PNS di daerah.  Padahal tidak meratanya jumlah guru di daerah selama ini banyak disebabkan karena kurangnya jumlah guru PNS.

    Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Heru Purnomo mengungkapkan bahwa tidak meratanya distribusi guru PNS disebabkan lambatnya pemerintah dalam melakukan perekrutan Pegawai Negeri Sipil (PNS) guru. Akibatnya, kekurangan guru PNS yang terjadi selama bertahun-tahun terus diisi oleh guru honorer.

    Terlebih lagi selalu ada guru PNS yang pensiun setiap tahunnya.  Ada juga guru yang menjadi pejabat struktural, ada guru yang meninggal dunia atau oleh faktor lain yang tidak segera terisi oleh PNS guru hasil rekrutmen. 

    “Yang pensiun guru Bimbingan Konseling (BK), tapi yang diangkat guru Bahasa Indonesia, akhirnya daerah kelebihan guru Bahasa Indonesia dan kekurangan guru BK. Ditambah lagi  rekrutmen PNS guru selama ini terhitung lambat sehingga, kebutuhan guru di daerah terisi oleh guru-guru honorer,” ungkap Heru dalam siaran pers yang diterima Medcom.id, Selasa, 5 Januari 2021.

    Heru pun memberi masukan kepada pemerintah agar pola rekrutmen guru lebih baik di masa mendatang.  Sehingga distribusi guru PNS juga bisa lebih merata.

    Ia menjelaskan, bahwa penugasan guru PNS ditempatkan sesuai dengan kebutuhan dan dibuat regulasi agar tidak bisa mutasi kecuali terjadi pertukaran antarguru PNS antara daerah yang dituju dengan daerah asal. Sehingga sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah dan tidak merusak sistem distribusi guru PNS. 

    Baca juga:  Kinerja Guru PPPK Jadi Pertimbangan Penting Saat Melamar CPNS

    Namun, lanjut Heru, jika ketentuan tersebut diberlakukan, maka harus ada revisi terkait ketentuan mutasi guru PNS. Sebagaimana diatur dalam pasal 28 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

    “Yaitu Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat dipindahtugaskan antarprovinsi, antarkabupaten dan antarkota, antarkecamatan maupun antarsatuan pendidikan dan atau promosi," jelas Heru.

    (CEU)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id