comscore

Kemendagri Pastikan Pemda Tak Bisa Gunakan Gaji Guru PPPK untuk Keperluan Lain

Renatha Swasty - 29 Maret 2022 12:53 WIB
Kemendagri Pastikan Pemda Tak Bisa Gunakan Gaji Guru PPPK untuk Keperluan Lain
Ilustrasi guru. Branda Antara
Jakarta: Direktur Perencanaan Keuangan Daerah Kemendagri Bahri memastikan pemerintah daerah (pemda) tak bisa menggunakan uang pengganjian guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk keperluan lain. Uang bersifat earmarked sehingga tidak bisa dipakai untuk keperluan lain.

"Itu sudah ditetapkan Kemenkeu yang bersifat earmarked di daerah. Jadi, belanja uang di-earmarked enggak boleh dibelajakan ke tempat lain," kata Bahri dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi X dikutip dari YouTube Komisi X Channel, Selasa, 29 Maret 2022.
Bahri menjelaskan pemda dalam menyusun APBD, khususnya belanja pegawai PPPK mesti sesuai formasi yang ditetapkan KemenPANRB. Pemda juga wajib mengalokasikan minimal 25 persen dari Dana Transfer Umum (DTU) untuk PPPK.

Dia menyebut pada 2022, alokasi belanja pegawai PPPK mencapai Rp17,7 triliun dalam Dana Alokasi Umum (DAU). "Tunjangan ini kita bicara tunjangan keluarga, jabatan, fungsional. Kalau alokasi Kemenkeu yang tadi disampaikan itu gaji pokok, maka daerah harus siapkan dengan tunjangannya. Karena sudah ditegasan gaji tunjangan dibebankan kepada APBD," papar Bahri.  
Bahri memastikan ada sanksi menanti pemerintah daerah yang menggunakan uang untuk gaji PPPK untuk keperluan lain. Pihaknya bisa menunda transfer ke daerah.

"Kalau dibelanjakan ke tempat lain bisa kena sanksi. Ketika kita evaluasi, APBD tidak dialokasikan sesuai surat Kemenkeu, maka kita bisa mengusulkan Kemenkeu penundaan dana transfer kalau dia tidak anggarkan sesuai aturan tadi," tutur dia.

Bahri menyebut pemerintah daerah juga diperkenankan menggunakan anggaran 2021 yang tidak terpakai untuk penggajian PPPK digunakan kembali pada 2022. Dia memastikan tidak ada masalah untuk gaji.

Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek Iwan Syahril juga menyebut daerah memiliki dana untuk membayar gaji PPPK. Dia menjelaskan sudah ada alokasi khusus untuk itu.

Daerah juga memiliki dana sisa dari guru pensiun. Iwan menjelaskan pada 2012-2022 terdapat selisih 172.952 guru pensiun dan kebutuhan guru.

"Jadi, gaji untuk yang eselonnya tinggi karena sudah pensiun, bisa dialokasikan pada guru baru yang eselonnya masih rendah. Jadi seharusnya tidak ada masalah," tutur dia.

Baca: Kemenkeu Pastikan Gaji untuk Guru PPPK dan Non-PPPK Tersedia Rp12,22 Triliun
 

(REN)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id