Puluhan TPS di Yogyakarta Berpotensi Pemungutan Suara Ulang

    Ahmad Mustaqim - 20 April 2019 23:43 WIB
    Puluhan TPS di Yogyakarta Berpotensi Pemungutan Suara Ulang
    Komisioner Bawaslu DIY, Sri Rahayu Werdiningsih. Foto: Medcom.id/Ahmad Mustaqim
    Yogyakarta: Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tengah mengkaji potensi pemungutan suara ulang (PSU) di puluhan TPS di tiga kabupaten, yakni Bantul, Gunungkidul, dan Sleman. Perkiraan TPS berpotensi yakni sebanyak 32 TPS di Sleman, serta Gunungkidul dan Bantul masing-masing satu TPS. 

    Sejauh ini, pengawas pemilu ini sudah merekomendasikan dua TPS di Kulon Progo dan delapan TPS di Bantul untuk PSU. "Sekali lagi data ini bisa berubah karena ini masih potensi," kata komisioner Bawaslu DIY, Sri Rahayu Werdiningsih ditemui di kantor Bawaslu DIY, Sabtu, 20 April 2019. 

    Sri mengatakan, kajian itu akan melihat potensi antara PSU atau pemungutan suara lanjutan. Pemungutan suara lanjutan ini maksudnya melanjutkan bagi pemilih yang belum sempat menyalurkan hak pilih. 

    Ia menuturkan, pengawas masih mencari informasi lengkap dari berbagai TPS. Dengan situasi itu, Bawaslu meminta Penyelenggaran pemilu menunda proses rekapitulasi suara di puluhan TPS. 

    Sri mencontohkan kasus yang terjadi di sejumlah TPS di Kabupaten Sleman. Ada banyak mahasiswa yang kesusahan menggunakan hak pilih. 

    "Untuk memastikan di mana persoalannya tak mudah. Untuk mahasiswa, ada banyak yang lapor. Kami perlu lihat apakah yang bersangkutan punya hak pilih atau tidak," kata dia. 

    Penelusuran ini dilihat dari kelengkapan calon pemilih memegang formulir A5 atau tidak. Selain itu, Bawaslu perlu memastikan pemegang A5 ini apakah datang ke TPS sebelum batas waktu yang pemungutan suara yang ditentukan KPU. 

    "Pemegang A5 ini apakah tanggal 17 kemarin datang ke TPS atau belum. Tidak bisa kemudian di luar waktu itu menuntut dilayani," ujarnya. 

    Sementara di Kabupaten Bantul, ada kasus pengguna hak pilih yang diberikan surat suara lebih dari satu jenis. Selain itu, adanya pemilih yang gagal menggunakan hak pilih karena ada persoalan kekurangan surat suara. 

    Selain itu, ada juga kasus ketidakpahaman petugas KPPS yang harusnya pemilih tambahan atau DPTb dilayani dari sejak pukul 7.00-13.00 WIB. Namun, petugas KPPS menolak dan meminta pemilih tambahan ini bisa menggunakan hak pilih di atas pukul 11.00 WIB hingga 13.00 WIB. 

    "Ini juga menjadi hal yang menyebabkan terjadi protes. Dan itu yang saat ini sedang kita identifikasi. Kami belum bisa menyampaikan secara pasti masalah ini," ucapnya. 

    Ketua Bawaslu DIY, Bagus Sarwono mengungkapkan, Kabupaten Sleman memang menjadi paling banyak potensi TPS melakukan PSU. Ia menuturkan, pengawas pemilu tingkat kecamatan terus dalam proses klarifikasi dan memvalidasi data ke berbagai pihak. 

    "Kalau sudah ada kesimpulannya kita lihat lagi. Bisa saja hari ini (selesai), tapi belum kami simpulkan. Tapi semoga dua tiga hari ini bisa keluar rekomendasi," kata dia. 

    Ketua KPU DIY, Hamdan Kurniawan menambahkan, komisi masih menunggu rekomendasi final dari pengawas pemilu. Pihaknya butuh rekomendasi tertulis sebagai bukti pengajuan sejumlah logistik ke KPU pusat. 

    "Rekomendasi tertulis itu jadi dasar kami. Kami perlu mempersiapkan formulir dan surat suara," tuturnya. 



    (DMR)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id