Kehadiran Luhut dan Sri Mulyani Diapresiasi Bawaslu

    Faisal Abdalla - 06 November 2018 19:08 WIB
    Kehadiran Luhut dan Sri Mulyani Diapresiasi Bawaslu
    Menko Maritim Luhut Pandjaitan usai menjalani diperiksa Bawaslu. (ANT/Akbar Nugroho Gumay)
    Jakarta: Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyatakan, tuduhan kampanye Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat IMF-World Bank Annual Meeting di Bali, tidak terbukti. Bawaslu menghentikan laporan tersebut.

    Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo mengapresiasi kesediaan Luhut dan Sri Mulyani untuk dimintai klarifikasi oleh Bawaslu. 

    "Kami sangat apresiasi kehadiran mereka dalam kapasitas sebagai Menteri bersedia datang," kata Ratna di Gedung Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa, 6 November 2018. 

    Ratna mengatakan, pejabat negara yang dipanggil Bawaslu tidak perlu khawatir. Lantaran, setiap orang yang dimintai keterangan oleh Bawaslu tidak berarti bersalah. 

    "Justru kalau tidak datang kami tak dapat keterangan apakah perbuatan itu benar dilakukan atau tidak," tuturnya. 

    Dia melanjutkan, sikap Luhut dan Sri Mulyani yang memenuhi panggilan Bawaslu adalah bentuk penghormatan pejabat negara terhadap proses hukum. Ratna berharap pejabat negara yang lain mencontoh Luhut dan Sri Mulyani. 

    "Jadi dalam penegakan hukum kalau ada panggilan Bawaslu seharusnya ada respons sebagaimana Pak Luhut dan Bu Sri Mulyani," tandas Ratna. 

    Luhut dan Sri Mulyani diduga berkampanye dalam acara IMF-World Bank Annual Meeting di Bali beberapa waktu lalu. 

    Berdasarkan Surat Pemberitahuan tentang status laporan yang ditandatangani Ketua Bawaslu Abhan, status laporan nomor 06/LP/PP/RI/00.00/X/2018 dinyatakan tidak dapat ditindaklanjuti.

    Laporan tersebut dilaporkan oleh seorang warga bernama Dahlan Pido dengan Terlapor Menteri Koordinator Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. 

    Bawaslu berpendapat laporan tersebut tidak memenuhi unsur ketentuan pidana, sebagaimana pasal 547 undang-undang 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.



    (LDS)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id