MAGHRIB 17:47

    Untuk Jakarta dan sekitarnya

    IMSAK 04:26
    SUBUH 04:36
    DZUHUR 11:53
    ASHAR 15:14
    ISYA 19:00

    Download Jadwal Imsakiyah

    Politikus Gerindra Akui Hitung Cepat Belum Pernah Meleset

    Arga sumantri - 20 April 2019 02:30 WIB
    Politikus Gerindra Akui Hitung Cepat Belum Pernah Meleset
    Ilustrasi. Medcom.id/M Rizal.
    Jakarta: Ketua DPP Gerindra Pius Lustrilanang mengakui hitung cepat atau quick count perolehan suara Pilpres yang digelar sejumlah lembaga survei belum pernah meleset sejak 2004. Hal ini disampaikan Pius melalui akun twitternya.

    "Sejak diperkenalkan di Pilpres 2004, QC (quick count) belum pernah meleset memprediksikan secara ilmiah pemenang suatu kontestasi,” kata Pius melalui akun twitternya, Jumat, 19 April 2019. 
    Pius juga mengatakan, hitung cepat dalam Pilpres 2019 juga berbeda dengan 2014. Kali ini, tidak ada perselisihan perolehan suara di antara penyelenggara penghitungan cepat. "Semua berkesimpulan sama: Jokowi-Amin menang di kisaran 8-10 persen," ujarnya.

    Namun, kata dia, meskipun metode hitung cepat punya tingkat akurasi yang tinggi, bukan merupakan hasil resmi. Penghitungan manual oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) tetap menjadi acuan menentukan pemenang kontestasi Pilpres. 

    “Yang resmi adalah real count bertahap dan berjenjang oleh KPU mulai dari TPS (Tempat Pemungutan Suara), kecamatan, kabupaten, provinsi, dan terakhir di pusat," tambahnya.

    Politikus Gerindra Akui Hitung Cepat Belum Pernah Meleset
    Tangkapan layar twitter politikus Gerindra Pius Lustrilanang (@Lustrilanang)

    Hasil penghitungan cepat atau quick count menjadi sorotan setelah hari pencoblosan. Kubu Prabowo-Sandi berpendapat hitung cepat yang dilakukan oleh sejumlah lembaga survei itu memihak dan menggiring opini.

    Menyikapi ini, pengamat politik Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin menilai perlu adanya transparansi metode dalam melakukan hitung cepat. Transaparansi bisa menjadi bentuk tanggung jawab bagi publik. 

    “Metode yang salah akan membuahkan hasil yang salah. Oleh karena itu transparansi menjadi penting kepada publik. Sehingga apa? Ada pertanggungjawaban publik,” ujar Ujang kepada wartawan.

    Ujang menilai, adanya keterbukaan bisa membuat publik menilai sendiri kredibilitas penyelenggara penghitungan cepat. Dengan begitu, anggapan hitung cepat disengaja menguntungkan salah satu pihak bisa otomatis dibantah. 

    “Jadi saya secara objektif menilai ketika lembaga surveinya kredibel, metodologinya bisa dipertanggungjawabkan dan benar, bisa menjadi referensi yang baik untuk masyarakat,” kata Ujang. 

    Menurut Ujang, tudingan keberpihakan lembaga survei kepada salah satu kandidat seharusnya tidak terjadi. Sebab, seluruh kandidat juga menggunakan jasa lembaga survei. "01 dan 02 itu memang memiliki lembaga survei masing-masing. Jadi memang ada pembanding. Mereka punya survei masing-masing yang dibayar oleh kedua kubu yang kebetulan yang banyak menang di kubu 01," tambah Ujang.

    Ia menyarankan agar semua pihak menunggu hasil real count yang dilakukan oleh KPU. Sikap itu dinilai lebih bijak ketimbang berpolemik tentang hasil penghitungan cepat. “Sehingga kita berdemokrasi ini tidak menduga-menduga, tidak saling menyalahkan. Artinya lembaga survei juga berhak, berwenang untuk mempublikasi hitung cepat karena ada aturan MK (Mahkamah Konstitusi). Jadi tidak bisa melaporkan dan sebagainya,” tutup Ujang.



    (AGA)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id