Stasiun TV Uji Aturan Pelarangan Publikasi Survei ke MK

    Fachri Audhia Hafiez - 15 Maret 2019 23:47 WIB
    Stasiun TV Uji Aturan Pelarangan Publikasi Survei ke MK
    Ilustrasi: Gedung MK. Foto: Medcom.id/Meilikhah
    Jakarta: Pelarangan publikasi hasil survei dan hitung cepat atau quick count di masa tenang pemilu dinilai berdampak negatif. Pembatasan itu berpotensi memunculkan banyak hoaks.

    "Karena itu kami mengajukan judicial review (peninjauan kembali) aturan itu ke Mahkamah Konstitusi," kata Andi Syafrani, selaku kuasa hukum Media TV dan lembaga survei, kepada Medcom.id, Jumat, 15 Maret 2019.
    Sejumlah stasiun televisi yang mengajukan peninjauan kembali yakni Metro TV, TV One, RCTI, Indosiar, dan Trans TV. Dua lembaga survei juga turut serta, yakni Indikator dan Cyrus Network.

    Para pemohon menguji sejumlah pasal, seperti pada Pasal 449 ayat (2), Pasal 5, Pasal 6, Pasal 509, serta Pasal 540 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

    Kemudian, Pasal 197 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

    "Pasal-pasal tersebut berisi larangan publikasi survei di hari tenang," katanya. 

    Aturan tersebut membatasi publikasi hitung cepat hanya boleh dirilis setelah dua jam pemungutan suara ditutup. "Jika tak digubris, ancaman pidana bagi pelakunya, khususnya lembaga survei dan lembaga yang ikut mengumumkannya," kata Andi.

    Sebelumnya, norma pasal-pasal tersebut telah dinyatakan inkonstitusional oleh MK dalam tiga putusan berbeda. Putusan Nomor 9/PUU-VII/2009 bertanggal 30 Maret 2009 jo; Putusan Nomor 98/PUU-VII/2009 bertanggal 3 Juli 2009 jo; dan Putusan Nomor 24/PUU-XII/2014 bertanggal 3 April 2014. 

    Andi menegaskan momen pemilu seharusnya menjadi ajang mendorong rasa ingin tahu masyarakat akan informasi yang cepat dan akurat. Penundaan penyebaran informasi juga dinilai merugikan insan media.

    "Media sebagai lembaga penyiar sekaligus lembaga pers merasa terancam kebebasannya. Warga pun dirugikan karena harus mendapatkan informasi yang tertunda tanpa alasan yang jelas," ucap Andi.

    MK diharapkan memutus cepat permohonan ini mengingat hari pemungutan suara tinggal satu bulan. Bila melewati 17 April, permohonan tersebut menjadi tak ternilai.

    "Jika MK tidak dapat memutus akhir dengan cepat, maka dimohonkan agar ada putusan sela yang isinya perintah penundaan norma pasal-pasal yang diuji," ujar Andi.



    (UWA)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id