DPR Kumpulkan Pro-Kontra e-Rekap

    M Sholahadhin Azhar - 08 Juli 2019 16:38 WIB
    DPR Kumpulkan Pro-Kontra e-Rekap
    Pilkada. Ilustrasi: Medcom.id.
    Jakarta: Komisi II DPR mengapresiasi ide Komisi Pemilihan Umum (KPU) memberlakukan e-rekap untuk pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020. Namun, skema tersebut akan didalami terlebih dahulu.

    "Kami rapat bersama KPU, Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu), dan pemerintah di dalam memutuskan apa yang diusulkan oleh KPU," kata Wakil Ketua Komisi II DPR Herman Khaeron di Kompleks Parlemen, Senin, 8 Juli 2019.

    Menurut dia, usulan e-rekap bakal dibahas. Pihaknya akan menampung segala tanggapan terkait hal itu. Herman menginginkan e-rekap memuat asas efisien, efektif, jujur, adil, dan objektif untuk proses pilkada ke depan. 

    Ia tak keberatan jika penghitungan berbasis elektronik ini berjalan untuk keperluan pilkada. Pasalnya, hal tersebut akan membantu kerja komponen penyelenggara pemilu. Namun, jika tak seperti yang diharapkan, pihaknya akan mengevaluasi ulang.

    "Kalau kemudian juga para pelakunya para pemegang otoritasnya kemudian tidak bisa mempertanggungjawabkannya, ini juga harus menjadi bahan pembahasan," beber Herman.

    Sepemahaman Herman, sistem ini mirip sistem informasi penghitungan (situng) KPU. Hasil pemilu dari tingkat tempat pemungutan suara (TPS) akan dibawa ke KPU daerah lalu langsung terpusat ke KPU RI.

    Baca: KPU Bahas Draf Pilkada Serentak 2020 bersama Komisi II

    Herman pribadi tak keberatan dengan e-rekap. Hal ini mengingat petugas tak lagi bekerja terlalu berat karena sistem memangkas pekerjaan yang dilakukan secara manual.

    "Mungkin ini akan lebih ringan, karena barangkali hanya berhubungan dengan 3 ribu hingga 5 ribu TPS di masing-masing pilkada," kata Herman.

    Tak hanya masalah teknis, Herman juga bakal membahas mengenai pembiayaan sistem aplikasi tersebut. Dia memikirkan apakah sistem ini menggunakan APBD atau APBN.

    "Apakah kita akan standarisasi ataukah nanti penganggaran ini juga akan dilakukan oleh pusat, tentu ini juga semuanya tergantung terhadap undang-undang yang mengaturnya," jelas Herman.



    (OGI)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id