Kecepatan Penanganan PHPU Legislatif Bergantung Jumlah Saksi

    Faisal Abdalla - 20 Juli 2019 10:12 WIB
    Kecepatan Penanganan PHPU Legislatif Bergantung Jumlah Saksi
    Ketua Mahkamah Konsititusi (MK) Anwar Usman (tengah) didampingi dua hakim konstitusi Enny Nurbaningsih (kiri) dan Arief Hidayat memimpin sidang pendahuluan sengketa hasil Pemilu Legislatif 2019 di gedung MK, Medan Merdeka Barat, Jakarta. (Foto: MI/Susanto
    Jakarta: Juru bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono menyebut lama penanganan perkara perselisihan hasil pemilu (PHPU) akan sangat bergantung pada jumlah saksi yang dihadirkan para pihak. MK sendiri menargetkan penanganan perkara PHPU maksimal selesai dalam 30 hari. 

    "Salah satu faktornya jumlah saksi (saksi sedikit, lebih pemeriksaan singkat)," kata Fajar di Gedung MK, Jakarta, Jumat, 19 Juli 2019. 

    MK akan tetap membatasi jumlah saksi yang bisa dihadirkan para pihak. Namun hingga kini MK belum memutuskan berapa jumlah maksimal saksi yang bisa dihadirkan. 

    Fajar menyebut MK membutuhkan waktu untuk menyimulasikan sebelum menentukan berapa jumlah maksimal saksi-saksi. Namun yang pasti, para pihak yang berperkara, yaitu pemohon, termohon, dan pihak terkait diberikan jatah yang sama. 

    "Tentu MK mengedepankan keseimbangan dan keadilan bagi semuanya. Kalau kamu (maksimal) dua (saksi) ya berati semua dua (maksimal)," ujarnya. 

    Baca juga: Pertimbangan MK Putuskan Kelanjutan Perkara PHPU Pileg

    Fajar memprediksi sidang pembuktian PHPU Pileg akan digelar hingga larut malam. Pasalnya, jika dikalkulasikan, hakim MK harus mendengarkan hingga ratusan saksi. 

    "Bayangkan saja kalau satu perkara saja masing-masing pihak menghadirkan satu saksi itu dikali 3 (pemohon, termohon, terkait) saja sudah berujumlah tiga setiap perkara (setiap daerah pemilihan) belum nanti ahli. Diakumulasi bisa sampai 200 (saksi dan ahli) lebih," tutur Fajar. 

    Namun begitu, Fajar mengatakan tak menutup kemungkinan perkara PHPU Pileg diputus lebih cepat. Sejauh ini penanganan PHPU Pileg masih sesuai jadwal yang ditetapkan. 

    Mahkamah Konstitusi (MK) akan memutuskan (dismissal) kelanjutan 260 permohonan Perkara Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) legislatif, Senin, 22 Juli 2019. Jika diputuskan berlanjut, perkara akan memasuki tahapan pembuktian. 

    MK baru akan memerintahkan para pihak yang perkaranya dinyatakan berlanjut untuk menyiapkan saksi setelah sidang putusan dismissal, "Setelah tahu bahwa perkaranya akan lanjut, ya mungkin di dalam sidang itu majelis hakim memerintahkan termasuk dijadwalkan," tutur Fajar. 



    (MEL)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id