Anggaran KPU Cukup untuk Pencoblosan Ulang

    Siti Yona Hukmana - 23 April 2019 05:00 WIB
    Anggaran KPU Cukup untuk Pencoblosan Ulang
    Ilustrasi. Medcom.id Mohammad Rizal.
    Jakarta: Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menilai Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum membutuhkan penambahan pagu belanja. Sebab, anggaran KPU masih cukup untuk membiayai pencoblosan ulang, atau pemugutan suara ulang (PSU) Pemilu 2019 di sejumlah tempat pemungutan suara (TPS).  

    "Pemilu ulang di sejumlah TPS itu tidak akan banyak dampak perubahannya (pada anggaran). Saya lihat itu masih cukup dari pagu (belanja) KPU," kata Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Askolani seperti dikutip dari Antara di Jakarta, Senin, 22 April 2019.    

    Askolani mengatakan total anggaran penyelenggaraan Pemilu 2019 mencapai Rp25,59 triliun. Dana itu untuk persiapan sejak 2017, 2018, hingga penyelenggaraan pada 2019.    

    Angka itu baru anggaran penyelenggaraan dan di luar anggaran pengawasan sebesar Rp4,85 triliun dan keamanan sebesar Rp3,29 triliun. Askolani menyebut, kementerian atau lembaga biasanya mengajukan perubahan pagu belanja pada kuartal III 2019. Namun, dia meyakini alokasi anggaran yang sudah diberikan kepada KPU dan juga lembaga lainnya terkait pemilu masih mencukupi.    

    "Kita memberikan pagu KPU untuk satu tahun dan itu mulai dari kegiatan operasional dan lapangan. Tentunya, itu kalau ada tambahan pengulangan pemilihan, pandangan kami tidak terlalu banyak dampaknya dari anggaran dan masih cukup dari pagu anggaran KPU," ujar Askolani.    

    Seandainya KPU membutuhkan anggaran tambahan, kata Askolani, lembaga tersebut bisa mengusulkan ke Kementerian Keuangan. Namun, sejauh ini belum ada usulan tambahan anggaran dari KPU.    

    "Kita lihat apakah sampai kuartal III ini pagunya cukup apa tidak. Kalau sekarang pandangan kami masih cukup," tukasnya lagi.    

    Anggaran Pemilu 2019 meningkat 61 persen ketimbang penyelenggaraan Pemilu 2014 yang hanya Rp15,62 triliun. Penyebab kenaikan belanja pemilu yang cukup signifikan dibanding 2014 ini, di antaranya adalah pemekaran wilayah yang membuat jumlah perwakilan KPU dan jumlah TPS di daerah bertambah. Selain itu, penggabungan pemilihan presiden (Pilpres) dengan pemilihan legisltaif (Pileg) membuat jumlah pemilih juga bertambah dan menambah jumlah surat suara yang dicetak.



    (AZF)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id