Golkar Serahkan LHKPN 85 Caleg

    Faisal Abdalla - 19 Juli 2019 19:36 WIB
    Golkar Serahkan LHKPN 85 Caleg
    Sekjen Partai Golkar Lodewijk Paulus menyerahkan tanda terima penyerahan LHKPN caleg Partai Golkar terpilih kepada Ketua KPU Arief Budiman. Medcom.id/Faisal Abdalla.
    Jakarta: Partai Golkar menyerahkan tanda terima Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) 85 caleg yang berpotensi lolos ke parlemen kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU). LHKPN merupakan syarat agar caleg terpilih bisa dilantik. 

    "Sebagaimana surat yang dikirimkan oleh Partai Golkar pada KPU, hari ini dijadwalkan akan menyerahkan tanda terima LHKPN dari 85 potensi caleg terpilihnya," kata Ketua KPU Arief Budiman di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta, Jumat, 19 Juli 2019. 

    Rombongan Golkar dipimpin Sekretaris Jenderal Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus. Mereka diterima Arief dan tiga komisioner KPU lainnya, Hasyim Asyari, Ilham Saputra, dan Pramono Ubaid Tanthowi. 

    Arief menyebut para caleg terpilih diberi kesempatan menyerahkan LHKPN maksimal tujuh hari setelah penetapan calon terpilih. Namun KPU mempersilakan jika ada partai yang ingin menyerahkan lebih awal.

    Baca: Kelanjutan 260 Gugatan Pileg Diputuskan Senin Depan

    "Dengan diserahkan lebih awal tentu akan memudahkan KPU untuk segera merapikan dokumen administratif untuk nanti memproses pengusulan pelantikan caleg-caleg yang telah dinyatakan terpilih," ujar Arief. 

    Sekjen Golkar Lodewijk mengatakan penyerahan LHKPN diatur dalam undang-undang 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas korupsi. Selain merupakan kewajiban, penyerahan LHKPN ini merupakan bentuk tanggung jawab Partai Beringin untuk menghadirkan calon-calon wakil rakyat yang bersih. 

    "Itu juga sesuai dengan komitmen Partai Golkar bahwa kami tetap mengusung Partai Golkar yang bersih walaupun itu bukan jargon kami, hanya kampanye," tuturnya. 

    Kewajiban menyerahkan LHKPN bagi caleg terpilih ini tertuang dalam pasal 37 Peraturan KPU (PKPU) nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, dan DPD. Jika tak menyerahkan, KPU tidak akan memasukan nama yang bersangkutan dalam rekomendasi pengajuan nama calon terpilih untuk dilantik. 




    (DRI)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id