Perludem Kecewa Putusan Bawaslu Terkait OSO

    Faisal Abdalla - 10 Januari 2019 13:31 WIB
    Perludem Kecewa Putusan Bawaslu Terkait OSO
    Peneliti Perludem, Fadli Ramadhanil - Medcom.id/Arga Sumantri.
    Jakarta: Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengkritik putusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) memasukkan nama Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang (OSO), ke dalam daftar calon tetap (DCT) anggota DPD. Perludem menilai putusan Bawaslu tak memiliki alas hukum. 

    "Putusan Bawaslu ini sangat disayangkan dan membuat kecewa," kata Peneliti Perludem Fadli Ramadhanil di Jakarta, Kamis, 10 Januari 2019. 
    Fadli berpandangan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 30/PUU-XVI/2018 yang melarang pengurus parpol nyaleg anggota DPD sudah jelas. Namun, dalam putusannya, Bawaslu mensyaratkan OSO mundur dari kepengurusan parpol satu hari sebelum dirinya ditetapkan sebagai calon terpilih. 

    Bagi Fadli, putusan Bawaslu ini bukan mengikuti putusan MK, namun malah membuat norma baru. 

    "Ini jelas sesuatu yang keliru. Putusan ini tidak ada alas hukumnya. Apalagi, pondasi putusan MK berbicara terkait dengan syarat pecalonan, bukan syarat calon terpilih," tutur Fadli. 

    (Baca juga: Kuasa Hukum Konsultasikan Putusan Bawaslu ke OSO)

    Di sisi lain, Fadli mengapresiasi salah satu anggota Bawaslu, Fritz Edward Sirega, yang mengajukan perbedaan pendapat (dissenting opinion) dalam putusan ini. Fadli menilai pandangan Fritz yang menyatakan OSO seharusnya mundur dari pengurus parpol jika ingin masuk DCT anggota DPD sudah tepat dan sejalan dengan amanat putusan MK. 

    "Sudah sepantasnya konsistensi anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar untuk berpemilu secara konstitusional juga menjadi panduan dalam pengawasan dan penegakan hukum pemilu oleh anggota Bawaslu lainnya," ujarnya. 

    Lebih lanjut, Fadli mengingatkan, para penyelenggara pemilu agar menegakkan aturan yang konstitisional dalam proses penyelenggaraan pemilu. Keputusan atau kebijakan yang berkali-kali tak sejalan dengan konstitusi dikhawatirkan dapat mendegradasi kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu. 

    "Jangan sampai konstitusionalitas pemilu dipertanyakan karena menyertakan orang yang tidak memenuhi syarat sebagai peserta pemilu," tandas Fadli. 

    (Baca juga: KPU Bakal Tanggapi Putusan Bawaslu Soal OSO)
     



    (REN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id