Perludem Kecewa Putusan Bawaslu Terkait OSO

Faisal Abdalla - 10 Januari 2019 13:31 wib
Peneliti Perludem, Fadli Ramadhanil - Medcom.id/Arga Sumantri.
Peneliti Perludem, Fadli Ramadhanil - Medcom.id/Arga Sumantri.

Jakarta: Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengkritik putusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) memasukkan nama Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang (OSO), ke dalam daftar calon tetap (DCT) anggota DPD. Perludem menilai putusan Bawaslu tak memiliki alas hukum. 

"Putusan Bawaslu ini sangat disayangkan dan membuat kecewa," kata Peneliti Perludem Fadli Ramadhanil di Jakarta, Kamis, 10 Januari 2019. 

Fadli berpandangan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 30/PUU-XVI/2018 yang melarang pengurus parpol nyaleg anggota DPD sudah jelas. Namun, dalam putusannya, Bawaslu mensyaratkan OSO mundur dari kepengurusan parpol satu hari sebelum dirinya ditetapkan sebagai calon terpilih. 

Bagi Fadli, putusan Bawaslu ini bukan mengikuti putusan MK, namun malah membuat norma baru. 

"Ini jelas sesuatu yang keliru. Putusan ini tidak ada alas hukumnya. Apalagi, pondasi putusan MK berbicara terkait dengan syarat pecalonan, bukan syarat calon terpilih," tutur Fadli. 

(Baca juga: Kuasa Hukum Konsultasikan Putusan Bawaslu ke OSO)

Di sisi lain, Fadli mengapresiasi salah satu anggota Bawaslu, Fritz Edward Sirega, yang mengajukan perbedaan pendapat (dissenting opinion) dalam putusan ini. Fadli menilai pandangan Fritz yang menyatakan OSO seharusnya mundur dari pengurus parpol jika ingin masuk DCT anggota DPD sudah tepat dan sejalan dengan amanat putusan MK. 

"Sudah sepantasnya konsistensi anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar untuk berpemilu secara konstitusional juga menjadi panduan dalam pengawasan dan penegakan hukum pemilu oleh anggota Bawaslu lainnya," ujarnya. 

Lebih lanjut, Fadli mengingatkan, para penyelenggara pemilu agar menegakkan aturan yang konstitisional dalam proses penyelenggaraan pemilu. Keputusan atau kebijakan yang berkali-kali tak sejalan dengan konstitusi dikhawatirkan dapat mendegradasi kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu. 

"Jangan sampai konstitusionalitas pemilu dipertanyakan karena menyertakan orang yang tidak memenuhi syarat sebagai peserta pemilu," tandas Fadli. 

(Baca juga: KPU Bakal Tanggapi Putusan Bawaslu Soal OSO)
 


(REN)


BACA JUGA
BERITA LAINNYA

Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id

Bagaimana Kami Menguji

Kami menguji produk dengan subjektif karena mengutamakan pengalaman penggunaan. Meski demikian, kesimpulan yang kami ambil juga didasari sejumlah data dari perangkat lunak tertentu yang kami gunakan untuk melihat kinerja produk.

Khusus untuk menguji perangkat keras dan perangkat lunak komputer, kami menggunakan konfigurasi yang identik untuk tiap produk. Berikut komponen testbed resmi Metrotvnews.com.

Hardware

  • Prosesor: Intel Core i7-7700K, AMD Ryzen 7 1800X
  • Motherboard: ASUS Z270F STRIX Gaming, MSI X370 Gaming Pro Carbon
  • VGA: MSI GTX 1080 Gaming X, ASUS RX 480 STRIX 8GB
  • RAM: Corsair Vengeance LPX 3200MHz (2x8GB)
  • Penyimpanan: Corsair Neutron XTi 240GB
  • PSU: Corsair RM850X
  • Case: MSI DIY Case
  • Monitor: ASUS PB287Q 4K, AOC C3583FQ
  • Keyboard: Logitech G900 Chaos Spectrum, Logitech G402 Hyperion Fury
  • Mouse: Logitech G440, Logitech G240
  • Headset: Logitech G430, Logitech G633

Software

Performa dan Baterai: PCMark 8, 3DMark, Crystal Disk Mark
Gaming: The Witcher 3: Wild Hunt, Ashes of Singularity, Tom CLancy's Ghost Recon Wildlands

Kami juga menggunakan metode pengujian yang sama untuk semua gadget. Meski di pasar tersedia beragam perangkat lunak benchmarking, kami hanya memilih tiga berdasarkan reputasi mereka yang diakui secara internasional, 3DMark dan PCMark 2.0.